Menkeu Kritik Pemda Banyak Rekrut Pegawai Tak Mau Tanggung Pensiunan
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengeluhkan kebijakan pemerintah daerah yang selalu merekrut banyak pegawai, baik pegawai negeri sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Keluhan itu disampaikan, lantaran perekrutan yang dilakukan pemda tidak memiliki kesinambungan dengan anggaran yang tersedia. Akibatnya, terus membebani keuangan pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kami sebagai bendahara negara makin hari makin melihat bahwa ada ketidakseimbangan yang sangat serius dalam keseluruhan policy pegawai di Republik Indonesia," tutur dia di Gedung DPD, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.
Dia menjelaskan, ketidaksinambungan tersebut terlihat jelas dari mekanisme penggajian yang dilakukan pemda terhadap para pegawai yang direkrutnya. Terutama, ketika memasuki masa pensiun, dana pensiun para pegawai tersebut ditanggung pemerintah pusat, bukan daerah.
"Pensiunnya itu yang menanggung seluruhnya pemerintah pusat, jadi kalau kita lihat nanti lama-lama pemerintah pusat makin besar belanja untuk pensiun, sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar, kadang-kadang kalau kurang pun kita juga yang bayar," tuturnya.
Karena itu, dia berharap, pemerintahan daerah maupun DPD turut mencari solusi atas persoalan tersebut supaya keseimbangan anggaran bisa tercipta. Sebab, menurutnya, pemerintah pusat membutuhkan keseimbangan itu supaya APBN bisa terus sehat.
"Dan daerah di Indonesia itu bervariasi sekali, ada yang memang sangat kuat dan sangat kaya, ada yang sangat kurang. Jadi memang satu aturan sulit sekali untuk bisa berlaku secara adil bagi semuanya pasti akan terjadi ketidakpuasan," ujarnya.
Peran Jenderal Bintang 4 yang Diduga Terlibat Korupsi Timah Rp 271 Triliun
Sekretaris DPP Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengatakan, seorang pensiunan Jenderal Bintang 4 diduga terlibat dalam kasus korupsi timah Rp 271 T.
