Sri Mulyani Proyeksi Defisit APBN 2021 Bakal Melebar

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memproyeksi bahwa defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2021, akan melebar 0,2 persen.

Saham Bumi Resources Meroket Usai Umumkan Rencana Kuasi Reorganisasi, Ini Penjelasan Manajemen

Dengan adanya pelebaran tersebut maka defisit APBN 2021 akan menjadi 5,7 persen dari sebelumnya 5,5 persen. "Defisit anggaran alami kenaikan 0,2 persen dari yang disampaikan presiden yakni jadi 5,07 persen dari PDB," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat, 11 September 2020.

"Sehingga terjadi kenaikan pembiayaan Rp35,2 triliun, yang merupakan penyesuaian dari kenaikan defisit sebesar 0,2 persen dari 5,5 jadi 5,7 persen," ujarnya.

Defisit APBN 2024 Diperlebar Jadi 2,8 Persen Gegara Subsidi Pupuk hingga BLT

Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan defisit anggaran ini diakibatkan adanya penurunan pada penerimaan negara yang disepakati, namun terdapat kenaikan pada aspek belanja.

Baca juga: Viral Video Liang Lahat Mengeluarkan Api Saat Digali

Sri Mulyani Buka Suara soal Program Makan Siang Gratis, Defisit Anggaran 2025 Naik

Dalam postur sementara, belanja negara di RAPBN 2021 ditetapkan naik sebesar Rp2,5 triliun menjadi Rp2.750 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp2.747,5 triliun. Sementara, penerimaan negara turun Rp32,7 triliun menjadi Rp1.743,6 triliun, dari sebelumnya Rp1.776,4 triliun.

"Maka sementara telah terjadi perubahan pada sisi pendapatan sehingga defisit anggaran mengalami kenaikan 0,2 persen dari yang disampaikan presiden," kata Sri Mulyani.

Dia menambahkan, dengan adanya defisit ini maka terjadi juga perubahan pembiayaan anggaran. Dimana, pembiayaan tambahan defisit sebesar Rp35,2 triliun itu akan dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), atau bahkan menggunakan uang kas negara yang masih tersedia.

"Perubahan dari sisi pembiayaan akibat kenaikan defisit 0,2 persen, yakni sebesar Rp35,2 triliun, akan dibiayai melalui penerbitan SBN Rp34,9 triliun, penggunaan SAL 15,8 triliun, dan tambahan cadangan pembiayaan pendidikan Rp15,4 triliun," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya