- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan birokrasi di daerah yang saat ini cenderung bertele-tele dan lambat, membuat pengusaha mengurungkan niatnya untuk berusaha dan berinvestasi. UU Cipta Kerja dinilai bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Menurut Tito, investasi itu dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Karena itu perlu ada kepastian bagi pengusaha atau pihak di luar pemerintah agar mereka bisa menciptakan lapangan kerja itu.
"Maka peran nonpemerintah baik dalam maupun luar negeri harus diberikan kepastian dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Dengan prinsip yang bisa menguntungkan rakyat tanpa mengorbankan hal-hal dasar seperti lingkungan dan lain sebagainya," kata Tito, Jumat, 13 November 2020.
Baca juga: AirAsia Buka 5 Rute Domestik Baru, Tiketnya Mulai Rp200 Ribuan
Tito berharap, Pemerintah daerah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Namun, tanpa melanggar hal yang terkait dengan lingkungan dan hak-hak privasi.
"Kita ingin agar pengangguran tidak ada, semua bekerja, semua produktif, sehingga tidak terjadi masalah sosial keamanan dan lain-lain. Sehingga hal tersebut dapat mendorong perekonomian bangsa," ujar Tito.
Mantan Kapolri ini menjelaskan, sebelumnya ada sekian ribu peraturan kepala daerah yang saling tumpang tindih dan menyulitkan. Maka itu kemudian timbul ide menyederhanakan dalam rangka membuka dan menciptakan lapangan kerja dengan prinsip menggabungkan UU atau omnibus law.
"Regulasi di tingkat pusat, peraturan pemerintah dan di tingkat daerah itu banyak sekali yang over lapping dan banyak sekali yang berbeda-beda sehingga membuat kesulitan," kata Tito.
