Pembangunan di Era Jokowi, Greenpeace Singgung soal Lingkungan

(Foto Ilustrasi) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap, Sulawesi Selatan
(Foto Ilustrasi) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap, Sulawesi Selatan
Sumber :
  • VIVA/Purna Karyanto

VIVA – Greenpeace Indonesia mencatat, satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin belum menunjukkan prioritas yang nyata untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berbagai sasaran dan strategi pembangunan berkelanjutan dianggap sudah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, tapi tidak ada realisasinya.

"Terdapat gap yang besar antara strategi besar pembangunan dengan turunan kebijakan dan implementasinya," kata Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara Tata Mustasya, Jumat, 13 November 2020.

Baca juga: Pegawai Hengkang dari KPK: Ini Bukan Tempat Saya

Pada sektor energi, Tata menilai, terlihat pemerintah masih memprioritaskan energi kotor dari batu bara. Pada 2019, menurutnya porsi batu bara dalam bauran energi primer pembangkit listrik mencapai 62,2 persen.

Di samping itu, dia melanjutkan, alokasi APBN untuk aktivitas Pembangunan Rendah Karbon (LCD) selama 2018-2020 baik secara nominal Rp34,5 triliun, Rp23,8 triliun dan Rp23,4 triliun dan proporsi ke APBN 1,6 persen, 1,4 persen dan 0,9 persen masih rendah.

"Indikasi kuat bahwa semangat transformasi hijau belum jadi bagian penting resep merespons pandemi dan build back better seperti dilakukan banyak negara lain," ujarnya.