- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
VIVA – BP Tapera menyatakan, telah memperoleh seluruh dana hasil likuidasi dari Bapertarum-PNS. Likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi Aset Bapertarum-PNS, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020.
Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera Eko Ariantoro mengatakan, dana hasil likuidasi itu berasal dari aset Bapertarum berupa piutang, deposito dan giro. Tim Likuidasi telah melakukan perhitungan dan penetapan dana tersebut senilai Rp11,86 triliun.
Dana Rp11,86 triliun untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Taperum) khusus PNS dan pensiunannya maupun ahli warisnya tersebut, dialihkan ke BP Tapera secara bertahap pada Desember 2020 dan Januari 2021.
"Artinya sudah ke BP Tapera. Tugas kami optimalkan dana Taperum yang dikelola saat ini berjumlah Rp11,86 triliun," kata dia saat konferensi pers, Selasa, 19 Januari 2021.
Baca juga: Butuh Kebijakan Pasti Kembangkan Energi Baru Terbarukan
Eko menjelaskan, dana Taperum yang telah dialihkan tersebut dikembalikan kepada PNS pensiun atau ahli waris yang dilakukan secara langsung mulai hari ini. Serta kepada PNS Aktif sebagai saldo awal tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Sejalan dengan operasional BP Tapera, dana Taperum yang akan dikembalikan kepada PNS Aktif sebagai saldo awal peserta Tapera dapat diakses melalui portal Tapera mulai Maret 2021. Portal itu kata Eko dinamakan SITARA.
"Portal kepesertaan Tapera atau SITARA insya Allah Maret mulai live. Jadi masing-masing peserta Tapera yang PNS aktif bisa cek langsung berapa saldo per individu," ungkap Eko.
Ke depannya, Eko mengatakan, portal tersebut juga menjadi sarana informasi bagi peserta untuk melihat akumulasi simpanan yang dibayarkan sebesar 3 persen dari gaji atai upah dan hasil pemupukannya secara transparan.
Saat ini BP Tapera dikatakan Eko sedang menyiapkan proyek awal pembiayaan perumahan yang dapat dimanfaatkan oleh Peserta Tapera yang memenuhi persyaratan dan urutan prioritas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Realisasi initial project ini akan dilaksanakan bekerja sama dengan perbankan dan diharapkan dapat dimulai pada April 2021," ungkap Eko.
Eko merincikan, dari total Rp11,86 triliun itu, Rp9,2 triliunnya saldo PNS Aktif. Sedangkan sisanya, yakni Rp1,5 triliun milik Pensiunan PNS dan ahli waris yang telah dicairkan pada bulan ini dan Rp1,1 triliun milik Pensiunan PNS dan ahli waris yang dicarikan Februari 2021.
