KRI Nanggala 402 Karam, Ketimpangan Anggaran Antar Matra TNI Disorot
- Antara/ M Risyal Hidayat
VIVA – Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyoroti ketimpangan antar matra di Tentara Nasional Indonesia (TNI) usai karamnya KRI Nanggala 402 yang menelan korban jiwa 53 prajurit TNI Angkatan Laut.
Hidayat menjelaskan, musibah yang terjadi terhadap KRI Nanggala 402 perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penganggaran ketahanan nasional termasuk ketersediaan investasi dan ketimpangan anggaran antar matra.
“Anggaran alutsista saat ini mengalami ketimpangan antar matra," kata dia melalui keterangan resmi kepada VIVA, Senin, 26 April 2021.
Dia menjelaskan, pada APBN 2020 TNI Angkatan Darat dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar, Sementara, TNI Angkatan Laut alokasi alutsista Rp4,1 miliar dan TNI Angkatan Udara alokasi alutsista Rp2,1 miliar.
Selain ketimpangan antar matra, alokasi peremajaan alutsista dibandingkan komponen lain-lain juga dikatakannya terbilang kecil. Total alokasi alutsista Rp10,7 miliar dengan masing-masing matra memiliki anggaran peremajaan sekitar Rp45-50 miliar per tahun atau total Rp135-150 miliar.
Di sisi lain, anggaran pertahanan Indonesia 2021 sebesar Rp137,3 triliun atau hanya sekitar 0,77 persen dari produk domestik bruto (PDB) 2021 yang asumsinya adalah Rp17.655 triliun. Dibanding negara lain, anggaran ini dikatakannya kecil.
Bahkan, dia melanjutkan, anggaran pertahanan Indonesia tersebut di bawah standar minimal 1,2 persen. Negara-negara maju, memiliki anggaran pertahanan di atas 3 persen dari PDB yaitu Amerika Serikat 3,2 persen, Rusia 3,9 persen, Arab Saudi 8,8 persen, Israel 4,3 persen dan Singapura 3,5 persen PDB.
"Melihat kecilnya anggaran tersebut, wajar sekali bila yang dilakukan Indonesia adalah membeli alutsista bekas dan bukan melakukan modernisasi alutsistanya," ucap dia.
Hidayat mengungkapkan, dengan pembelian barang bekas ini, upaya peremajaan alutsista nasional menjadi mahal. Oleh karena itu diperlukan langkah kreatif dari pengambil kebijakan pertahanan saat ini, salah satunya melalui aktivasi BUMN pertahanan yang masif.
"Indonesia perlu mengaktivasi kemampuan BUMN ketahanan. Saat ini Pemerintah berencana membangun program kemandirian sistem pertahanan melalui pembentukan holding BUMN pertahanan," tuturnya.
Hidayat melihat holding BUMN yang berisi PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, PT Pindad, PT PAL dan PT Dahana masih sangat lambat implementasinya. Terlebih lagi, masih dalam bentuk cetak biru yang belum dilaksanakan.
"Padahal bila holding BUMN Pertahanan bisa diimplementasikan cepat, peremajaan alutsista Indonesia akan lebih murah dan lebih cepat sehingga sistem pertahanan mandiri dan kuat dapat terwujud,” ujarnya.
Jika sudah terbentuk, atas dasar musibah ini dia juga mengusulkan supaya holding BUMN pertahanan ini menjadi prioritas pembiayaan oleh sovereign wealth fund (SWF) Indonesia Investment Authority (INA). Tujuannya agar pendanaan alutista mudah didapat.
"Dalam rangka peremajaan alutsista yang mendesak, pemerintah dapat memberikan relaksasi bagi holding BUMN pertahanan untuk masuk dalam prioritas pembiayaan oleh Indonesia Investment Authority," ucapnya.
