VIVAnews - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Depertemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan hingga kini pihaknya masih melakukan diskusi untuk menentukan apakah program kartu pintar (smart card) guna membatasi pemakaian premium dan
solar bersubsidi akan diterapkan tahun depan.
"Kami masih dalam diskusi tentang smart card, menyusul semakin kecilnya disparitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non subsidi," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Depertemen Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2008.
Sebelumnya, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menuturkan dengan terus anjloknya harga minyak mentah dunia membuat pemerintah berpikir dua kali untuk melaksanakan program smart card guna menekan konsumsi premium tahun depan.
"Sekarang harga kedua jenis BBM ini disparitas harganya relatif kecil otomatis potensi penyalahgunaan pun menurun," ujar dia.
Dengan kondisi demikian, lanjut Tubagus, tidak ada gunanya jika smart card digunakan. Malahan, kata dia, hanya akan menghambur-hamburkan uang negara saja tanpa ada hasilnya. "Kalau tidak efektif sayang menghamburkan uang negara saja, harga BBM non subsidi dan subsidi sudah dekat sekali," jelasnya.
Kendati demikian, dia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan persiapan-persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan smart card diterapkan.
Dari data BPH Migas, kuota BBM bersubsidi 2009 meningkat 3,71 persen dibandingkan dengan tahun ini.
Penyewaan Kendaraan Listrik Laris Manis, Laba Bersih TBS Energi Utama 2023 Naik 77,8 Persen
Emiten energi PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan, laba bersih perseroan tercatat sebesar US$20,8 juta pada 2023.
