- Dokumentasi PT PP Presisi.
VIVA – PT PP Presisi, anak usaha BUMN konsturksi PT PP Tbk, memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp11,7 miliar tahun anggaran 2020. Jumlah itu 20 persen dari laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp58,6 miliar.
Direktur Keuangan PP Presisi Benny Pidakso, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini menjelaskan, setiap pemegang saham akan menerima dividen tunai sejumlah Rp1,15 per saham.
"Walaupun jumlah dividen yang dibagikan mengalami penurunan dari tahun lalu, kami tetap akan membagikan dividen tunai di tengah situasi pandemi, sebagai wujud komitmen kami untuk meningkatkan shareholders value," ujar Benny dikutip dari keterangannya, Rabu, 9 Juni 2021.
Dia mengatakan, dividen itu diberikan dengan perhitungan setelah laba bersih dipotong sebesar 5 persen atau sebesar Rp2,9 miliar sebagai Cadangan Wajib. Dan, senilai Rp43,9 miliar atau sebesar 75 persen dialokasikan sebagai Saldo Laba Ditahan.
"(Hal itu) untuk memperkuat struktur permodalan yang sangat diperlukan di tengah krisis pandemi COVID-19 ini," tambahnya.
Selain memutuskan pembagian dividen tunai, RUPS Perseroan juga menetapkan beberapa keputusan lainnya. Antara lain menyetujui perubahan susunan dewan
komisaris dan direksi terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, untuk masa jabatan 5 tahun.
Sementara itu, Direktur Utama PT PP Presisi Tbk Rully Noviandar mengatakan, berkat strategi sustainability growth, Perseroan mampu bertahan dan menghadapi tantangan pandemi. Hal itu dilakukan dengan menggenjot inovasi, peningkatan kapabilitas di konstruksi (structure work) maupun non-konstruksi (jasa pertambangan).
"Serta menekankan kembali pentingnya sustainability development melalui inisiatif green contractor,” tambahnya.
Baca juga: Medsos Heboh Ojol Mogok Massal, Hari Ini Serbu McD Demi Orderan BTS
Lebih lanjut menurut Rully, pengembangan jasa pertambangan merupakan bagian strategi perseroan untuk melakukan klasterisasi lini bisnis untuk tumbuh lebih dinamis. Klasterisasi kapabilitas itu terdiri atas civil work and structure work, serta non konstruksi yang terdiri atas, production plant, dan rental alat berat & jasa pertambangan.
“Dasar kami melakukan klasterisasi adalah pemanfaatan resources dan aset agar lebih optimal serta perolehan pasar/proyek yang lebih fleksibel," ungkapnya. Berikut ini daftar dewan komisaris dan direksi hasil RUPST.
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama Yul Ari Pramuraharjo
- Komisaris Muhammad Toha Fauzi
- Komisaris Independen Letjend (Purn) Sumardi
- Komisaris Independen Indra Jaya Rajagukguk
Direksi
- Direktur Utama Rully Noviandar
- Direktur Benny Pidakso
- Direktur M Wira Zukhrial
- Direktur Muhammad Darwis Hamzah
