Positif COVID-19, Sejumlah Delegasi Kadinda Batal ke Munas Kadin

Logo Kadin Indonesia.
Sumber :
  • istimewa

VIVA – Munas Kadin Indonesia ke-VIII yang digelar hari ini di Kendari masih menemui sejumlah kendala. Di antaranya terkait batalnya keberangkatan delegasi Kadin Daerah (Kadinda) akibat dinyatakan positif COVID-19 usai dilakukan tes PCR sebelum berangkat.

Dukung Stabilitas Politik, Kadin Indonesia Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Salah satunya dialami oleh delegasi Kadin Daerah dari Gorontalo. Ketua Kadin Provinsi Gorontalo, Muhalim Litty menjelaskan bahwa salah satu delegasi Kadinda Gorontalo yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut batal berangkat ke Kendari untuk mengikuti Munas Kadin hari ini.

"Delegasi (Kadin Gorontalo), satu orang voter positif COVID-19," kata Muhalim kepada VIVA, Rabu 30 Juni.

Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu

Baca juga: Panas, Fadli Zon ke Faldo Maldini: Politiknya BEM UI untuk Rakyat

Ketua Kadin Gorontalo itu juga mengabarkan ada beberapa Ketua Kadin daerah lainnya juga batal berangkat. Di antaranya Ketua Kadin Jawa Barat, Cucu Sutara.

Indonesian Economy Has Strength to Face Middle East Crisis

Muhalim menilai, Munas Kadin di Kendari ini terkesan dipaksakan karena situasi pandemi COVID-19 yang sedang melonjak secara nasional. Meskipun mengaku tidak 'happy' atas pelaksanaan Munas ini, namun Mualim mengatakan tetap berangkat ke Kendari karena ini adalah perintah organisasi yang harus diikuti.

"Serba salah, kalau tidak ikut nanti (disangka) tidak mengikuti perintah organisasi. Kalau ikut, taruhannya nyawa," ujar dia.

Muhalim menegaskan, pihaknya sampai saat ini masih konsisten mendukung Anindya Bakrie di Munas Kadin. Meskipun menurutnya ada hal-hal yang telah dibicarakan kedua calon ketum di Istana Negara beberapa waktu lalu, tapi dia pun masih berharap akan ada keputusan resminya melalui Munas Kadin ini.

"Kalau saya ke Pak Anin, kita masih berjuang di arah munas. Kita lihat kesepakatan Istana apa di Munas. Kalau kesepakatan di Istana harus kita ikuti, kita tergantung Pak Anin. Yang penting musyawarah mufakat agar Kadin ke depan lebih maju, dan Kadin Daerah dijaga kehormatannya," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya