Pemerintah Bisa Irit Biaya 60% Bikin Pusat Data Nasional, Ini Caranya
- www.pixabay.com/Akela999
VIVA – Pemerintah menggenjot pembangunan data center sebagai markas Pusat Data Nasional (PDN). Pusat data itu yang dibangun untuk menyatukan 2.700 data center Pemerintah tersebut, rencananya terletak di Bekasi, Batam, Ibu Kota Negara Baru dan Labuan Bajo.
Sementara itu, pendanaannya, akan dibiayai dengan menggunakan utang dari negara Perancis dan Korea Selatan. Rencana itu pun jadi sorotan karena sejatinya Pemerintah bisa memaksimalkan infrastruktur yang dimiliki hingga kerja sama dengan swasta.
Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja menilai Pemerintah memang perlu memiliki PDN secara terintegerasi. Namun, pembangunan baru tidak perlu karena bisa melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha penyelenggara data center sehingga memanfaatkan kapasitas data center yang idle yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.
Menurut dia, data center terdiri dari 2 bagian yaitu server sebagai tempat menampung data dan fisik gedung sebagai tempat meletakkan server. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan Pemerintah dapat memangkas anggaran yang sangat besar.
"Terlebih lagi saat ini, anggaran dan utang Pemerintah sudah sangat besar untuk menghadapi Pandemi COVID-19," ujar Ardi dikutip dari keterangannya Sabtu, 3 Juli 2021.
Pembangunan itu pun jadi mubazir karena lanjut Ardi, tren di era industri TIK saat ini adalah kolaborasi dan hybrid. Sehingga Pemerintah tidak perlu membangun gedung data center yang besar.
Apalagi, pelaku usaha penyelenggara data center di Indonesia telah memiliki infrastruktur data center yang berstandar internasional. Penyelenggara data center Indonesia telah mampu menyediakan data center spesifikasi tier 4, yaitu spesifikasi tertinggi untuk standar data center internasional.
Baca juga: Harga Ivermectin Rp7.885/Tablet, Luhut: Jangan Ada yang Ambil Untung
Dengan kondisi seperti ini, Pemerintah sudah dapat langsung memanfaatkan data center tersebut untuk difungsikan sebagai Pusat Data Nasional tanpa harus melakukan pemborosan anggaran.
"Dengan kolaborasi dan tanpa membangun fisik gedung tempat data center, Pemerintah akan menghemat anggaran tidak kurang dari 60 persen dari anggaran yang dialokasikan untuk membuat fisik data center. Selain itu risiko Pemerintah juga bisa ditekan," tambahnya.
Ardi mengatakan, selain boros biaya waktu yang dibutuhkan untuk pembangunannya juga sangat panjang. Karena itu, Pemerintah bisa melakukan kolaborasi dan memanfaatkan resources yang sudah ada seperti yang dimiliki IDPro, sehingga implementasi tujuan PDN bisa terakselerasi.
"Pemerintah jangan hanya memikirkan infrastruktur fisik seperti gedung dan mesin server tanpa mempertimbangkan SDM yang mereka miliki,"ungkap Ardi.
Lebih lanjut dia memaparkan, beberapa risiko juga bisa timbul ketika Pemerintah membangun fisik data center. Seperti kapasitas gedung serta server data center milik Pemerintah yang kemungkinan besar akan idle dan SDM Pemerintah yang tidak mumpuni.
Diharapkan dengan kerja sama dengan IDPro, menurut Ardi kemampuan SDM Pemerintah dalam mengangani data center juga akan meningkat. Saat ini pelaku usaha data center nasional yang tergabung dalam IDPro sudah memiliki kapasitas terpasang yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan data center Pemerintah.
"Jika Pemerintah tidak memiliki SDM yang handal dalam mengelola data center, siapa yang akan merawat aset tersebut. Untuk membangun kapabilitas tersebut memerlukan waktu yang lama. Tugas utama Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo tentunya bukan penyelenggaraan data center, melainkan pengelolaan industri telekomunikasi," terang Ardi.
Terlepas dari beberapa masukan tersebut, dia menegaskan, intervensi negara lain terkait pengembangan PDN Indonesia bisa diminimalisir apabila, kolaborasi dilakukan Pemerintah dengan swasta nasional. Sehingga pada akhirnya ekosistem bisnis teknologi di Indonesia bisa lebih mandiri.
"Pemerintah jangan hanya berfikir proyek semata. Saya ingin melihat kembali terciptanya industri elektronik yang mendukung industri elektronika dan TIK nasional," ujarnya.
"Jangan kita tergantung dari negara lain. Selama ini kita hanya sebagai pengguna teknologi. Dengan kita mandiri dalam membangun industri elektronik dan TIK nasional akan menambah ketahanan cyber Nasional,"tambahnya.
