Gaduh Data Bocor Gerus Kepercayaan Investor

VIVA – Indonesia dihebohkan dengan sejumlah kasus data bocor belakangan ini. Diawali dari gaduh bocornya informasi 279 data penduduk Indonesia yang dijual secara online di forum hacker, Raid Forums.

Baca Juga

Kemensetneg Usul Tambah Anggaran Rp6,6 Triliun, untuk Layanan Presiden-Wapres

Data yang bocor itu diduga dari BPJS Kesehatan. Isinya disebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon bahkan besaran gaji. Juga disebutkan ada 1 juta sampel data yang bisa diunduh secara bebas oleh pengguna forum tersebut.

Polri pun tengah memburu pemilik akun Kotz di forum tersebut yang diduga kuat merupakan pelaku pembocoran. Kominfo juga tak tinggal diam. Kementerian itu gerak cepat memblokir forum diskusi hacker itu, Raid Forums.

Baca Juga

Menkum Supratman: Presiden Ingin Birokrasi Tak Batasi Pelayan dengan Orang yang Dilayani

Sementara, polisi telah meminta bantuan dari Hong Kong untuk melacak keberadaan pemilik akun tersebut karena diduga melakukan transaksi uang kripto, cryptocurrency di sana.

Polri pun telah mengajukan mutual legal assistance (MLA) atau bantuan timbal balik ke Internet Service Providers (ISP) di Hongkong untuk mencari pengguna akun bernama kotz tersebut.

Baca Juga

Presiden Prabowo Cek Pengungsi Gempa NTT, TNI-Polri Tembus 12 Wilayah Terisolir

“Mengajukan MLA terkait IP address HP iPhone yang menggunakan username kotz ke ISP di Hong Kong dan terkait transaksi cryptocurrency lain yang diduga dilakukan oleh kotz,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan pada Jumat 25 Juni 2021 lalu.

Pengejaran pelaku itu tampaknya belum selesai. Hingga kini belum ada kabar atau pengumuman resmi kepolisian terkait tertangkapnya pelaku pembocoran data 279 juta penduduk RI itu.

Setali tiga uang, kebocoran juga terjadi lagi. Yang cukup bikin heboh adalah bocornya data sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi beserta Nomor Induk Kependudukannya (NIK) yang diduga berasal dari aplikasi PeduliLindungi.

Namun, Pemerintah berdalih sertifikat tersebut mudah diakses bebas karena NIK Presiden Jokowi masih tersedia situs Komisi Pemilihan Umum (KPU). Belum diketahui pasti dari mana bocornya data presiden ini. 



Ketua DPR, Puan Maharani.

Photo :

• Dokumentasi DPR.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani yang notabene-nya adalah petinggi salah satu partai koalisi pemerintah ikut mengkritik. Dia mengingatkan komitmen pemerintah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah lama dibahas bersama DPR.

Halaman Selanjutnya

"Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal. Segala kebocoran data pribadi yang menyusahkan warga ini harus segera kita ‘tambal’ dengan UU Perlindungan Data Pribadi," kata Puan, Jumat 3 September 2021.