Keuangan Daerah Tak Optimal, Sri Mulyani: 127 Kepala Daerah Korupsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • (ANTARA/HO-Humas Kemenkeu/pri.)

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan bukti bahwa tata kelola keuangan di pemerintah daerah selama ini belum optimal membangun kesejahteraan bagi masyarakatnya sendiri. 

Salah satu bukti yang diangkatnya adalah masih banyaknya kepada daerah yang melakukan korupsi. Ini dipantaunya sejak Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 terbit hingga pada saat ini 2021.

Menurutnya sejak UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu terbit sudah sebanyak 127 kepala daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

"Sejak 2004 sampai 2021 ada 127 kepala daerah yang jadi terpidana kasus korupsi," kata dia saat rapat kerja dengan DPR dan DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, 13 September 2021.

Baca juga: Pemerintah China Paksa Perusahaan Jack Ma Pecah Bisnis Alipay

Selain itu, Sri mengatakan, belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah juga terlihat dari masih rendahnya nilai reformasi birkorasi pemda yang sebagian besar predikat CC dan C.

"Kita melihat, observasi dari hasil 2004-2021 ini belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemda dan ini terlihat dari masih rendahnya nilai reformasi birokrasi pemda," tegas Sri.