Pegawai Kimia Farma Ditangkap Densus 88, BUMN Perketat Rekrutmen

Kimia Farma
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait penangkapan karyawan PT Kimia Farma Tbk berinisial S oleh Tim Densus 88 Antiteror Polri.

Dukungan BUMN Bikin Olahraga Indonesia Makin Berkembang

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, Kementerian BUMN sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Densus 88 dalam menjalankan tugasnya. Termasuk setiap langkah aparat untuk menyelesaikan kasus yang terkait dengan Kimia Farma.

“Kementerian BUMN juga telah menginstruksikan kepada manajemen Kimia Farma, untuk mendukung semua hal yang dibutuhkan aparat guna mendalami masalah penangkapan itu," kata Arya kepada media, Selasa 14 September 2021.

BUMN Indonesia Re Gandeng Akademisi untuk Lahirkan Talenta Muda di Industri Asuransi

Meskipun karyawan berinisial S ini sudah lama di Kimia Farma, Arya menyebut penangkapan ini tidak berkaitan dengan mekanisme rekrutmen yang telah dijalankan oleh Kimia Farma.

Arya pun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengevaluasi dan memperbaiki proses rekrutmen pegawai, di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Telkom Indonesia Tebar Dividen Rp 17,68 Triliun, Intip Jadwalnya

"Di internal (BUMN) kami sudah mendorong dengan program AKHLAK yang dirancang Pak Erick Thohir, untuk mengikis paham radikal di Kimia Farma atau BUMN lainnya," ujar Arya.

Selain itu, Kementerian BUMN juga telah menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), guna mengambil langkah-langkah ideologisasi Pancasila dalam upaya mencegah radikalisasi di tubuh BUMN.

Secara tegas, Arya juga memastikan bahwa tidak ada dana corporate social responsibilities (CSR) yang digunakan untuk kelompok radikal, karena selama ini Kementerian BUMN juga sudah memiliki sistem pengawasan guna memantau dan mengawasi potensi-potensi semacam itu.

"Informasi dari Kimia Farma, orang tersebut (S) tidak bisa mengakses CSR. Jadi enggak ada yang namanya CSR dipakai untuk pemanfaatan radikalisme di Kimia Farma," ujarnya.

Baca juga: BI Sudah Biayai APBN Rp610,9 Triliun Lewat SBN Sejak 2020

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya