KSPSI Tolak Keras Besaran Kenaikan Upah Minimum 2022, Ini Alasannya

penetapan upah minimum (ilustrasi)
penetapan upah minimum (ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA/Zabur Karuru

VIVA – Pemerintah Pusat menetapkan Upah Minimum (UM) nasional 2022 naik sebesar 1,09 persen. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) secara tegas menolak besaran kenaikan kenaikan upah tersebut.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengaku kecewa atas keputusan tersebut. Dia menilai, kenaikan sangat tidak adil karena dipukul rata semua industri. Karena, ada sejumlah sektor usaha yang punya pertumbuhan di atas angka tersebut seperti, rumah sakit, farmasi, telekomunikasi, dan sektor pertambangan.

"Kenaikan upah ini tidak adil. Kami sangat menolak," tegasnya dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Nasional Anggota Dewan Pengupahan KSPSI di Jakarta, dikutip Sabtu, 20 November 2021.

Andi Gani mempertanyakan formula yang dipakai Pemerintah dalam menetapkan upah minimum tersebut. Karena di atur dengan didasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

Sebab menurutnya, saat ini Undang-Undang Cipta Kerja tengah digugat di Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan materil. Artinya, belum ada keputusan hukum yang tetap untuk UU Cipta Kerja tersebut.

Baca juga: UMP Sumbar 2022 Ditetapkan Rp2,5 Juta, Naik Rp28 Ribu

"Karena aturan turunan dari UU Cipta Kerja ini belum inkracht, belum ada keputusan MK, maka harusnya formula lama yang dipakai," jelasnya.