- VIVA/Muhammad AR
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta akan bersinergi dalam hal penyediaan air minum perpipaan bagi masyarakat Ibu Kota. Hal itu bertujuan mengurangi ekstraksi air tanah, sebagai pencegahan Jakarta tidak tenggelam.
Melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi DKI Jakarta itu, Luhut menjadikan isu Jakarta tenggelam sebagai alarm bagi pemerintah untuk fokus menyikapi penggunaan air tanah secara terus menerus oleh masyarakat.
"Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi dengan penanganan yang cepat," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Senin 3 Januari 2022.
Baca juga: Pajak Capai Target Tapi APBN 2021 Defisit, Begini Penjelasan Menkeu
Melalui hal tersebut, Luhut berharap dapat menjadi inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta, dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta.
Untuk mewujudkannya, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta telah menyusun perencanaan bersama (joint planning), yang menyinergikan proyek inisiatif Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang mencakup rincian program, jangka waktu, serta skema pembiayaan yang tepat.
"Meskipun kita semua terdampak COVID-19 sehingga kondisi fiskal terpengaruh, bukan berarti kita harus berhenti untuk membangun dan melayani masyarakat. Nota Kesepakatan ini merupakan milestone yang penting untuk menjawab tantangan tersebut," ujarnya.
Ilustrasi air minum.
- Pixabay/Bernd
Diketahui, saat ini kondisi cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta baru mampu memenuhi cakupan layanan seluas 64 persen, dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan.
Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus menerus, sehingga menjadi penyebab penurunan muka tanah secara cepat.
Karenanya, MoU itu pun turut ditandatangani oleh sejumlah pihak terkait, antara lain yakni Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, dengan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pada Senin 3 Januari 2022 di Jakarta.
