- Bappenas
VIVA – Presiden RI Joko Widodo telah melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 202 Tentang Ibu Kota Negara, Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menjabat selama lima tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.
"Otorita Ibu Kota Nusantara akan memiliki wewenang khusus, termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, dan kemudahan berusaha. Kewenangan pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra," kata Suharso dalam keterangan tertulis, Kamis 10 Maret 2022.
Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono.
- Tangkapan layar.
Suharso menambahkan, pelantikan ini menandai babak baru penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara.
"Sebagai pelaksana kajian IKN hingga penyusun Rencana Induk Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/Bappenas akan mendukung, membantu dan bergotong-royong bersama Otorita Ibu Kota Nusantara untuk membangun IKN," ujarnya.
Dalam pernyataan pers usai pelantikan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono menegaskan, Presiden Jokowi mengamanatkan pentingnya Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi kota yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengusung kohesivitas dengan warganya.
Ibu Kota Nusantara akan dibangun menjadi kota yang inklusif, kota yang hijau, kota yang cerdas, dan kota yang berkelanjutan, karena kota tersebut dibangun dengan konsep untuk semua kalangan atau a city for all. Ibu Kota Nusantara menurutnya akan membangun peradaban baru, dan menjadi kota percontohan tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global.
"Kami segera akan menghubungi pihak-pihak kementerian/lembaga terkait, yang selama ini sudah mempersiapkan konsep-konsepnya. Salah satunya dengan Kementerian PPN/Bappenas, yang sudah dari 2017 melakukan berbagai studi," ujar Bambang.
