Menkeu: Daya Saing Infrastruktur RI Masih Kalah dengan Negara Asean-5

VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, peringkat infrastruktur Indonesia termasuk di dalamnya jalan tol masih kalah dengan kelompok negara Asean-5. Di mana saat ini setidaknya terdapat 54 proyek jalan tol proyek strategis nasional (PSN) di seluruh Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah memahami masih terdapat banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Walaupun, saat ini pemerintah telah melakukan banyak pembangunan infrastruktur jalan tol.

“Bahkan dengan pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol yang begitu banyak rangking dari daya saing Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN Lima,” jelas Sri Mulyani dalam Penandatanganan Perjanjian Induk INA dengan Hutama Karya, Kamis 14 April 2022.

Untuk diketahui, negara Asean-5 terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam.



Ilustrasi jalan tol

Photo :

• PUPR

Butuh Dana Besar Bangun Infrastruktur

Sri melanjutkan, dalam pembangunan infrastruktur juga membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan mencapai Rp6.445 triliun.

“APBN dalam hal ini menyediakan Rp2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan. Ini belum pada saat negara mengalami syok, seperti pandemi di mana dana APBN terpaksa dan dipaksa berpindah prioritas kepada masalah kesehatan dan bantuan sosial serta pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Sri Mulyani menegaskan, untuk meneruskan pembangunan infrastruktur tidak mungkin akan bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Maka, Badan Usaha Milik Negara dan swasta memiliki peranan yang sangat menentukan.

“Untuk itu kami di Kemenkeu terus melakukan reformasi fiskal di mana kita akan terus memperbaiki sisi penerimaan, baik itu pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak. Sisi belanja yang makin berkualitas baik belanja pusat maupun belanja daerah. Dan sisi pembiayaan yang bijaksana serta inovatif,” ungkapnya.

Halaman Selanjutnya

“APBN dalam hal ini menyediakan Rp2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan. Ini belum pada saat negara mengalami syok, seperti pandemi di mana dana APBN terpaksa dan dipaksa berpindah prioritas kepada masalah kesehatan dan bantuan sosial serta pemulihan ekonomi,” ujarnya.