- Teguh Joko Sutrisno/ tvOne.
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengharapkan dukungan dari Pemerintah Jepang untuk dapat memberikan eliminasi pada empat pos tarif ikan tuna kaleng. Hal itu agar produk tersebut sesuai dengan kerangka General Review (GR) IJEPA.
Adapun itu disampaikan Airlangga dalam pertemuan dengan Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Kaneko Genjiro. Sejumlah isu yang sangat penting dibahas keduanya, terutama terkait dengan masih adanya kendala dalam ekspor produk perikanan dan pertanian Indonesia ke Jepang.
“Pemerintah Indonesia sangat mengharapkan agar Pemerintah Jepang dapat menyetujui eliminasi 4 Pos Tarif komoditi Ikan Tuna Kaleng, dan dapat memberikan tarif bea masuk sebesar nol persen. Mengingat nilai ekspornya cukup besar," kata Airlangga dalam keterangan, Rabu 27 Juli 2022.
Sebagaimana telah dibahas di berbagai forum, sampai saat ini pihak Jepang masih belum memberikan persetujuan atas permintaan eliminasi empat pos tarif Ikan Tuna Kaleng Indonesia ini. Sedangkan, Indonesia telah melakukan relaksasi berbagai aturan investasi sebagaimana diminta oleh Jepang, yang telah ditampung dalam program reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja.
Ekspor Industri Pengolahan Ikan Tuna
- ANTARA FOTO/Ampelsa
Airlangga mengatakan, Jepang telah memberikan preferensi tarif bea masuk sebesar nol persen kepada Thailand, untuk empat Pos Tarif Ikan Tuna Kaleng tersebut. Untuk Indonesia sendiri masih dikenakan tarif BM sebesar 7 persen.
"Nilai ekonomi dari 4 pos tarif Ikan Tuna Kaleng Indonesia tersebut pada ekspor ke Jepang (data tahun 2020) yaitu sebesar US$73,8 juta (12 persen dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang)," jelasnya.
Merespons hal itu, Menteri Genjiro mengatakan bahwa MAFF sangat memahami terkait permasalahan ekspor ikan tuna kaleng tersebut. Namun untuk dapat memenuhi permintaan Menko Airlangga ini, mereka meminta waktu untuk dapat melakukan pembahasan lebih dalam di tingkat teknis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
- Dokumen Kemenko Perekonomian
“Kami sangat memahami permasalahan yang disampaikan Menko Airlangga, karena itu kami akan membahas lebih teknis lagi untuk memenuhi permintaan tersebut," terangnya.
