- U-Report
VIVA Bisnis – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II-2022 menurun. Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal II-2022 tercatat sebesar US$403,0 miliar.
"Turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar US$412,6 miliar," kata Erwin dalam keterangannya, Senin 15 Agustus 2022.
Erwin mengatakan, perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN kuartal II-2022 mengalami kontraksi sebesar 3,4 persen secara year-on-year (yoy).
Ilustrasi membayar hutang.
- U-Report
"Lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 0,9 persen (yoy)," ujarnya.
Tren penurunan ULN Pemerintah pada kuartal II-2022 berlanjut. Posisi ULN Pemerintah pada kuartal II-2022 sebesar US$187,3 miliar. Turun dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal sebelumnya sebesar US$196,2 miliar.
Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 8,6 persen secara yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 3,4 persen (yoy). Penurunan posisi ULN Pemerintah antara lain karena adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral, yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022.
Pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN Pemerintah di kuartal laporan. Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi, juga berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain.
"Sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor non-residen pada SBN domestik," kata Erwin.
Gedung Bank Indonesia.
- VIVA/Andry Daud
Penarikan ULN pada kuartal II-2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada kuartal II-2022, antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi Pemerintah, dan pertahanan. Serta, jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7 persen).
"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7 persen dari total ULN Pemerintah," ujarnya.
