Restui BUMN Rights Issue, Erick Thohir Tegaskan Bagian Aksi Korporasi
- Dokumentasi Kementerian BUMN.
VIVA Bisnis – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memberikan restu penambahan modal bagi lima BUMN melalui mekanisme rights issue.
Kelima BUMN itu yakni PT Bank Tabungan Negara (BBTN), PT Krakatau Steel (KRAS), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Garuda Indonesia (GIAA), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).
"Jangan dibilang utang lagi, yang namanya aksi korporasi kan macam-macam. Apakah menambah modal dari peran pemerintah, dari aksi korporasi pasar, kemitraan strategis, dan lain-lain," kata Erick dalam keterangannya, Jumat 19 Agustus 2022.
Gedung Kementerian BUMN
- VIVA/Andry Daud
Erick mengaku tak sembarang memberikan lampu hijau bagi BUMN untuk melakukan rights issue. Dia mengatakan, penambahan modal ditujukan bagi BUMN dengan industri yang memiliki prospek dan potensi baik ke depan.
Contohnya, BTN yang fokus menyedihkan hunian bagi masyarakat, termasuk bagi generasi muda yang kini menjadi mayoritas penduduk Indonesia, harus memberikan jalan keluar atas kesulitan generasi muda dalam mendapatkan hunian tersebut.
"Mesti ada solusi dong, masa yang kaya-kaya aja dapat rumah, generasi baru kita tidak bisa beli rumah. Makanya kita punya program yang namanya Rumah Milenial kerja sama BTN dan KAI," kata Erick.
Dia menyampaikan, rumah milenial yang berlokasi di sebelah stasiun kereta api menerapkan sistem subsidi silang, dengan perbedaan terletak pada kualitas interior seperti jenis dan model toilet hingga plafon.
"Kita sudah lakukan empat proyek yang jadi, karena kita ingin mendorong lebih banyak lagi. Sebab kebutuhan rumah hampir satu juta kalau tidak salah. Berarti permodalan harus kuat, tapi bisnis dan masa depan harus bagus. Jangan hanya tambah-tambah modal, tapi sunset industri," ujar Erick.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Kemudian, penambahan modal juga diperlukan Krakatau Steel dalam memperkuat ekosistem industri baja nasional. Erick menyampaikan, sektor baja dalam negeri juga mengalami tantangan akibat adanya impor baja ilegal.
"Artinya, ini baja impor ada yang resmi dan ada yang selundupan, ini kan akhirnya enggak bagus buat membangun industri kita. Itulah kenapa di Krakatau Steel kita restrukturisasi, yang delapan tahun berturut turut rugi sekarang sudah untung Rp 800 miliar," ujarnya.
