Pemerintah Siapkan Insentif Untuk Tarik Investor di IKN Nusantara

Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono.
Sumber :
  • Tangkapan layar Anisa Aulia/ VIVA.

VIVA Bisnis – Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Bambang Susantono menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa 23 Agustus 2022. Dalam kesempatan itu, Bambang mengatakan bahwa Pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk calon investor di IKN Nusantara.

Prabowo Tetap Dikawal Satgas Pengamanan Capres Polri hingga H-30 Pelantikan

Bambang mengatakan, mengenai insentif bagi investor di IKN Nusantara ini akan segera diatur dalam Peraturan Presiden. Dia mengatakan Perpres mengenai itu akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

"Tadi juga dibicarakan masalah insentif karena ada rancangan peraturan presiden tentang insentif yang diprakarsai oleh kementerian investasi dan insya Allah dalam satu bulan ke depan kita ingin akan ada satu percepatan untuk keluarnya rancangan insentif ini," kata Bambang di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore 23 Agustus 2022

Sri Mulyani Ungkap Pembangunan IKN Sudah Sedot APBN Rp 4,3 Triliun

Rancangan kawasan dan bangunan gedung di IKN Nusantara.

Photo :
  • Dok. PUPR

Bambang mengatakan, bahwa dalam rapat terbatas tadi dirinya juga menyampaikan sejumlah perkembangan pembangunan IKN Nusantara ke Presiden Jokowi. Sejauh ini, kata Bambang, pembangunan IKN Nusantara masib sesuai dengan jalurnya dan sesuai jadwal yang ditetapka.

KSAD Tegaskan TNI AD Tegak Lurus Selama Masa Transisi Kepimpinan Presiden Jokowi

"Jadi sore ini bapak presiden dan Bapak/Ibu menteri, kita melihat kembali sejauh mana progress dari IKN, overall progress on track ya, masih sesuai jadwal," kata Bambang

Menurutnya, menteri PUPR Basuki Hadimuljono juha akan melakukan serangkaian penandatanganan kontrak pekan depan. Otorita IKN, kata Bambang, juga membuka peluang investasi untuk berbagai macam investor.

"Tentunya kami juga mulai untuk membuka peluang-peluang investasi, untuk berbagai macam investor baik besar dan kecil, termasuk UMKM juga, untuk nanti berpartisipasi sehingga nanti pada waktunya di tahun 2024 yang disebut ekosistem dari satu kota yang layak huni itu akan terwujud," kata Bambang

Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengungkapkan tiga hal yang bakal diatur dalam Perpres pemberian Insentif ini. Yakni kemudahan berusaha, perizinan usaha dan fasilitas insentif yang ada di Indonesia.

Sejumlah tokoh adat Kabupaten PPU Bertemu Jokowi di IKN Nusantara.

Photo :
  • ANTARA/HO-DAD Kabupaten PPU

Kemudahan berusaha itu antara lain mengenai masalah pertanahan bagaimana bisa menarik bagi investor maupun bagi masyarakat umum untuk tinggal. Kemudian perizinan usaha, bagaimana prosesnya ini juga akan dibuat lebih sederhana. Yang ketiga, menurut Dhony, fasilitas-fasilitas insentif yang ada di Indonesia, di IKN ini harus lebih menarik

"Jadi kalau gravitasi itu nanti akan menjadi sentra gravitasi, episentrum dari pergerakan ekonomi, kira-kira itu visinya. Sekarang bagaimana kita merancang semua aturan yang ada untuk mendukung itu," ujarnya

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya