Erick Minta DPR Setujui Tambahan PMN Rp 7,88 Triliun di 2023

Menteri BUMN Erick Thohir saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR.
Sumber :
  • KBUMN

VIVA Bisnis – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,88 triliun untuk enam BUMN di tahun 2023. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI.

Ketika Timnas Indonesia Bikin Hanung Bramantyo Jatuh Cinta Lagi

Meski begitu, Erick mengatakan, sebenarnya Kementerian BUMN membutuhkan tambahan modal mencapai Rp 13,78 triliun untuk PMN bagi sejumlah perusahaan pelat merah.

Beberapa BUMN tersebut yakni PT Hutama Karya, Holding Pangan ID FOOD, Holding Pariwisata Injourney, PT KAI (Persero), IFG-BPUI, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

Menteri Basuki Ultimatum HK Rampungkan Tol Trans Sumatera Seksi Padang-Sicincin Juli 2024

"Kami harap Komisi VI DPR tetap mendorong tambahan Rp 7,88 triliun," kata Erick Thohir, Kamis 8 September 2022.

PMN untuk Proyek Tol hingga Kereta Cepat

Laba Bersih Bukit Asam Kuartal I-2024 Anjlok 31,98 Persen ke Rp 790 Miliar

Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat di DPR.

Photo :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

Erick pun merinci nominal PMN untuk tiap-tiap BUMN tersebut. Hutama Karya akan memperoleh sebesar Rp 1,66 triliun untuk penugasan jalan tol Trans-Sumatera, dan PMN untuk ID FOOD sebesar Rp 520 miliar.

Kemudian PMN untuk Holding Pariwisata Injourney sebesar Rp 1,4 triliun untuk keperluan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta PT KAI sebesar Rp 1 triliun untuk pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Selain itu, ada pula kebutuhan PMN kepada IFG-BPUI sebesar Rp 6 triliun, untuk modal Jamkrindo, Askrindo, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terakhir yakni tambahan PMN bagi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp 3 triliun, untuk penguatan dan penambahan kapasitas bisnis perusahaan.

Karenanya, Erick meminta dukungan kepada Komisi VI DPR, agar memberikan persetujuan pada permohonan penambahan PMN tersebut. Dia bahkan menjanjikan bahwa penerimaan pajak dan PNBP berupa dividen dari BUMN ke depannya juga akan terus meningkat.

"Jadi harapan kami adalah antara dividen dan PMN itu bisa seimbang di tahun 2024. Maka dari itu kita mendorong agar Komisi VI DPR bisa membantu kami Rp 7,88 triliun baik itu dari PMN atau dari investasi," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya