- Dokumentasi Kemenko Ekonomi.
VIVA Bisnis – Pemerintah mengantisipasi lonjakan harga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Sebab jika dikendalikan, bakal mendorong inflasi pada akhir tahun.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat, 25 November 2022. Perkembangan dan strategi kebijakan pengendalian inflasi menghadapi momen tersebut jadi prioritas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabarkan, tercatat pada bulan Oktober 2022, inflasi Indonesia berada pada angka 5,71 persen (yoy) atau lebih rendah dibandingkan realisasi bulan September 2022 yang sebesar 5,95 persen (yoy). Penurunan tingkat inflasi tersebut didorong oleh deflasi komponen Volatile Food (VF) sebesar 7,19 persen (yoy), karena tercukupinya pasokan pangan serta extra effort yang telah dilakukan Pemerintah untuk menekan inflasi pasca-penyesuaian BBM.
“Pada beberapa komponen yang diatur Pemerintah atau Administered Price (AP) mengalami inflasi sebesar 0,33 persen (mtm) atau 13,28 persen (yoy) terutama didorong dari kenaikan harga BBM, kemudian inflasi inti tercatat sebesar 3,31 persen (yoy),” ungkap Airlangga dalam rapat itu dikutip dari keterangannya, Sabtu, 26 November 2022.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
- Kemenko ekonomi.
Pembahasan dalam Rakortas TPIP-TPID kali ini difokuskan pada pengendalian inflasi di kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hal tersebut mempertimbangkan karakteristik inflasi dan letak kawasan sebagai daerah perbatasan dengan tantangan geografis tersendiri.
Menurut Airlangga, kebijakan pengendalian inflasi pada kawasan tersebut difokuskan pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dengan dukungan ketersediaan infrastruktur. Pemerintah Pusat meminta agar Pemerintah Daerah menggunakan dana daerah terutama untuk mendukung logistik, tadi ada beberapa daerah yang belum menggunakan dana tersebut.
"TPIP akan membuat surat, agar ini bisa dimanfaatkan dan kemudian beberapa hal yang menjadi catatan bahwa ke depan inflasi ini perlu ditangani secara lebih baik agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas. Itu bisa dicapai kalau inflasinya bisa ditekan,” ungkap Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan arahan lainnya kepada daerah untuk melakukan perluasan kerja sama antar daerah (KAD) intra kawasan guna mengurangi HM.4.6/701/SET.M.EKON.3/11/2022 disparitas harga dan mendistribusikan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit. Selain itu, optimalisasi pelaksanaan Operasi Pasar atau Bazar Pangan Murah maupun KPSH juga perlu dilakukan untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders.
Selanjutnya, Airlangga juga menekankan agar daerah dapat memanfaatkan platform perdagangan digital untuk memperpendek rantai pasok dan mempermudah akses ke konsumen. Demikian juga dengan penguatan sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen, serta perluasan program tanam pekarangan sebagai program ketahanan pangan tingkat rumah tangga.
“Kemudian optimalisasi belanja wajib perlinsos maupun BTT dan pengendalian inflasi. TPID dapat melakukan pendampingan dalam optimalisasi anggaran dari dana desa dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Ilustrasi grafik inflasi Indonesia
- vstory
Selain komoditas pangan, secara historis sektor transportasi juga mengalami peningkatan harga jelang akhir tahun. Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah akan memastikan ketersediaan armada dan frekuensi penerbangan yang cukup untuk mengantisipasi kenaikan permintaan di akhir tahun, serta melaksanakan komunikasi kebijakan secara efektif dengan seluruh pihak guna menjaga ekspektasi inflasi pada momen Natal dan Tahun Baru.
Selanjutnya, Kementerian Perhubungan juga akan mengevaluasi kebijakan fuel surcharge untuk mengendalikan peningkatan tarif angkutan udara selama Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Dalam kesempatan kunjungan tersebut, usai Rakortas TPIP-TPID, Airlangga menyaksikan penyaluran KUR senilai Rp3,1 miliar secara simbolis kepada 10 debitur KUR di wilayah Pontianak. KUR itu juga guna mendukung ketahanan pangan.
Penyaluran dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Kalimantan Barat yang meliputi sektor perdagangan atau industri, pertanian, perkebunan, dan perikanan.
