Jadi Tersangka, Direktur Operasi II Waskita Karya Di-Blacklist Kementerian BUMN
- Dokumentasi Kejagung.
VIVA Bisnis – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, telah memasukkan nama Direktur Operasi II PT Waskita Karya Tbk, Bambang Rianto, ke dalam daftar hitam (blacklist) Kementerian BUMN. Hal itu dilakukan, usai Bambang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, upaya blacklist itu merupakan komitmen bersih-bersih BUMN, karena Bambang Rianto diduga terlibat penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan beberapa bank yang dilakukan Waskita Karya dan anak usahanya, yakni PT Waskita Beton Precast Tbk.
Dengan adanya daftar hitam tersebut, Arya mengatakan bahwa hal itu akan menjadi acuan larangan para mantan koruptor atau orang yang pernah bermasalah dengan hukum untuk menjadi Dewan Direksi atau Komisaris BUMN di masa depan.
"Jadi dengan adanya blacklist ini, dia tidak bisa masuk lagi menjadi Direksi atau Komisaris BUMN kapan pun. Karena hal-hal seperti itu selama ini kan didiamkan saja," kata Arya di Kementerian BUMN, Selasa 6 Desember 2022.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
- Fikri Halim/VIVAnews.
Arya memastikan, siapapun Direksi dan Komisaris yang telah diberhentikan karena kasus-kasus pelanggaran hukum semacam itu tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menempati posisi di BUMN.
Bahkan, Arya mengatakan bahwa saat ini Menteri BUMN, Erick Thohir, tengah membuat aturan daftar hitam bagi Direksi dan Komisaris BUMN yang bermasalah.
"Langkah Pak Erick membuat blacklist itu kan untuk mencegah, jangan-jangan nanti setelah ada perubahan di kementerian atau pemerintahan, dikhawatirkan dia bisa masuk lagi," ujar Arya.
Karenanya, lanjut Arya, dengan adanya aturan dan daftar hitam yang dibuat Erick Thohir di Kementerian BUMN ini, diharapkan dapat mencegah orang-orang bermasalah kembali menduduki jabatan di Kementerian BUMN.
"Jadi dengan aturan ini, Kementerian BUMN akan menghentikan Direksi atau Komisaris perusahaan pelat merah yang bermasalah untuk kembali menjabat di BUMN," ujarnya.
