VIVAnews - Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saat ini sedang membahas protokol penanganan krisis. Ketiga lembaga itu juga membahas mekanisme penggunaan uang negara dalam penanganan krisis yang terjadi di bank nasional.
BI juga berharap sistem pelaporan kondisi perbankan bisa dipercepat, sehingga jeda waktu (time lag) yang ada selama ini bisa dipersempit.
"Harus jelas siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu yang sifatnya operasional dan kebijakan," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih, Halim Alamsyah, di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat 4 Juni 2010.
Menurut Halim, mencermati pengalaman penanganan krisis pada 2008, hal penting yang harus menjadi perhatian BI adalah mekanisme pelaporan informasi laporan keuangan bank yang lebih dipercepat.
"Yang penting aliran informasi harus cepat dari BI ke LPS atau pemerintah. Harus ada mekanisme yang cepat. Supaya putusan bisa lebih cepat dan akurat," katanya.
BI selama ini sudah mempunyai sistem peringatan dini (early warning system) serta melakukan stress test. Namun, sistem yang ada tersebut diakui harus segera diperbaiki, karena selama ini masih ada time lag.
"Bukan BI yang lama, tapi sistem pelaporan dari bank ke BI yang perlu waktu," ujarnya.
Untuk itu, BI mengharapkan agar proses pelaporan bisa diupayakan secara bertahap, karena hal itu memerlukan perombakan sistem informasi dan teknologi, serta kerja pelaporan.
"Sekarang sudah dipercepat, pelaporan lebih cepat. Mungkin Pak Darmin Nasution bisa memberikan penjelasan," ujarnya.
Dia berharap, dua tahun ke depan time lag-nya bisa dipersempit menjadi seminggu. "Targetnya kalau bisa real time," kata Halim.
arinto.wibowo@vivanews.com
Wow! Ada Senjata HS Kaliber 9 Mm di Dalam Mobil Polisi yang Tewas di Mampang Jaksel
Polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti dalam dugaan kasus polisi tewas dari Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara Brigadir Ridhal Ali Tomi (RAT).
