Pertumbuhan Ekonomi Daerah Disebut Makin Merata, Sri Mulyani Kasih Buktinya
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim, pertumbuhan ekonomi di daerah yang sudah mulai merata. Bahkan, beberapa daerah sumber penerimaan negara mengalami lonjakan dibandingkan tahun 2021.
"Saya juga melihat growth di daerah sudah mulai merata. Tadi Bapak Presiden juga menekankan untuk yang pertambangan yang memang capital inflow dan langsung growth bisa 20 persen tinggi seperti waktu itu Maluku, Sulawesi," kata Sri Mulyani dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu 21 Desember 2022.
Untuk daerah lain yang bukan wilayah pertambangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa mereka memiliki sumber pendapatan darah yang ikut melonjak tajam hingga 100 persen.
"Daerah lain yang tidak punya pertambangan kalau saya lihat pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir itu meningkatnya enggak 10 persen 20 persen. Tapi 100 persen dibandingkan tahun lalu," jelasnya.
Menurutnya, dengan hal itu mengartikan bahwa kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto/VIVA)
- vstory
"Tentu dengan semua infrastruktur yang sudah dibangun makin baik. Maka pemerataan ekonomi juga makin meningkat," ujarnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepertiga dialokasikan ke daerah melalui transfer ke daerah (TKD). Sebab, dengan alokasi belanja yang diberikan itu akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Saya lihat sampai bulan November kamarin belanja di Pemerintah Daerah belanja modalnya sudah lebih tinggi dibandingkan belanja barang, itu bagus," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Anisa Aulia
Sementara pada belanja sosial masih tercatat tipis. Karena, belanja sosial sudah diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat dalam bentuk subsidi.
"Belanja sosial tadi di take over oleh Pemerintah Pusat yang mencapai lebih dari Rp 500 triliun untuk subsidi kompensasi dan bansos yang lain. Jadi memang daerah mungkin menggunakan APBN betul-betul untuk memperbaiki situasi," imbuhnya.
