4 Solusi Inklusi Keuangan Hasil dari Pertemuan Ketiga Presidensi G20 India

Logo Bank Indonesia.
Sumber :
  • VivaNews/ Nur Farida

Jakarta –  Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, Presidensi G20 India 2023 telah melaksanakan pertemuan ketiga working group (WG) Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI). Pada pertemuan itu telah dirumuskan empat solusi meningkatkan inklusi keuangan dan produktivitas, salah satunya mengenai peningkatan infrastruktur digital publik (IDP). 

Aset Kripto Jadi Salah Satu Strategi Pengembangan Ekonomi Digital RI, Ini Penjelasannya

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, GPFI senantiasa menekankan pentingnya inklusi keuangan digital dan pembiayaan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Empat keluaran pertemuan GPFI dimaksud yang penting bagi inklusi keuangan digital dan pembiayan UMKM global.  Pertama komitmen GPFI untuk memanfaatkan digitalisasi di sektor keuangan," kata Erwin dalam keterangannya Selasa, 27 Juni 2023.

Kemenkumham Jatim Terapkan One Stop Service untuk Calon Jemaah Haji 2024, Apa Itu?

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di 1st FMCBG G20 di India.

Photo :
  • Dok. BI

Erwin menjelaskan, dalam hal ini IDP bermanfaat memfasilitasi layanan keuangan seluruh masyarakat dan membuka peluang ekonomi bagi individu dan UMKM. Selain itu, GPFI menyusun panduan dan survei implementasi penerapan Prinsip Inklusi Keuangan Digital oleh negara G20 dan non-G20. 

Penetrasi Asuransi di RI Masih Rendah, MSIG Life Genjot Inovasi Kesehatan dan Digital

Kedua, penyusunan rencana aksi inklusi keuangan yang akan menjadi panduan arah diskusi dan rencana strategis GPFI untuk periode 2024 sampai dengan 2026. GPFI akan terus memimpin komunitas inklusi keuangan global melalui berbagai analisis dan rekomendasi kebijakan, knowledge sharing, dan kerja sama internasional. 

Kemudian ketiga, penyusunan rekomendasi perangkat kebijakan untuk mendorong akses keuangan dengan layanan keuangan digital bagi UMKM, serta laporan mengenai inovasi layanan keuangan bagi UMKM.

"Laporan itu disusun berdasarkan living database yang dibuat pada Presidensi G20 Indonesia silam. Mengemuka pula inisiatif terkait upaya peningkatan ketersediaan sex-disaggregated supply side data sehingga dapat mendorong akses keuangan UMKM perempuan," ujarnya. 

Sedangkan keempat, pembaruan Terms of Reference GPFI sebagai panduan bagi proses kerja GPFI yang lebih efektif dan efisien. 

Menurutnya, akses dan penggunaan layanan keuangan formal merupakan sarana untuk memberdayakan individu dan UMKM untuk mendorong peningkatan produktivitas dan ketahanan keuangan. Sehingga mewujudkan peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat.

"Langkah itu dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan inovasi digital, produk dan layanan keuangan semakin terjangkau yang dapat menurunkan biaya transaksi dan asimetri informasi," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya