Faisal Basri Kritik Jokowi, Karena Sampaikan Fakta Menyesatkan Soal Hilirisasi Nikel
- VIVAnews/Fikri Halim
Jakarta – Ekonom senior, Faisal Basri, mengkritisi narasi yang kerap diutarakan oleh Presiden Joko Widodo, terkait keuntungan hilirisasi nikel bagi Indonesia. Ia menilai, itu sebagai pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan.
Sebab, sebelumnya Presiden Jokowi sempat menyebut bahwa Indonesia mendapat keuntungan yang besar karena kebijakan hilirisasi nikel, akibat kenaikan nilai ekspor dari Rp 17 triliun menjadi Rp 510 triliun.
Faisal menegaskan, angka-angka yang disampaikan oleh Kepala Negara tersebut tidak jelas sumber dan cara perhitungannya. Karena menurutnya, Jokowi hanya ingin meyakinkan bahwa kebijakan hilirisasi itu benar-benar menguntungkan Indonesia. Tapi menurut dia, bukannya menguntungkan Indonesia tetapi justru menguntungkan dan mendukung industrialisasi di China.
"Bapak Presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," kata Faisal sebagaimana diunggah dalam blog pribadinya, dikutip Minggu, 13 Agustus 2023.
Faisal menyebut, data BPS pada 2022 menunjukkan bahwa nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US$ 27,8 miliar, atau Rp 413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per US$ pada 2022 lalu). Meskipun, Faisal juga mengakui adanya lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel, hingga mencapai 414 kali.
Namun, dia meyakini bahwa semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia, melainkan hampir 90 persennya mengalir ke China. Karena hampir semua perusahaan smelter pengolahan bijih nikel di Indonesia saat ini, 100 persen dimiliki oleh China. Terlebih, dengan adanya rezim devisa bebas yang dianut Indonesia saat ini, otomatis pengusaha China membawa semua hasil ekspornya ke negerinya sendiri.
"Berbeda dengan ekspor sawit dan turunannya yang dikenakan pajak ekspor atau bea keluar plus pungutan berupa bea sawit, untuk ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya. Jadi penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," jelasnya.
Selain itu, Indonesia juga memberikan insentif tax holiday bagi perusahaan nikel selama 20 tahun. Dengan insentif itu, otomatis tidak ada penerimaan yang mengalir ke negara dari laba luar biasa yang dinikmati pengusaha China dalam mengeruk nikel Indonesia tersebut. Tak hanya itu, perusahaan China ini menurutnya juga tidak membayar royalti sama sekali.
"Yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor," ujar Faisal.
Namun, Faisal Basri menekankan bukan berarti ia tak mendukung kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah. Ia hanya menolak aturan tersebut jika dilakukan seperti saat ini.
"Tak ada yang meragukan bahwa smelter nikel menciptakan nilai tambah tinggi. Siapa yang menikmati nilai tambah tinggi itu? Tentu saja pihak China yang menikmatinya. Nilai tambah yang mengalir ke perekonomian nasional tak lebih dari sekitar 10 persen," ujarnya.
