- VIVA/M Ali Wafa
Bandung – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan ekonomi di Indonesia akan tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2024 mendatang.
"Kami proyeksi ekonomi tahun depan akan sama dengan (target) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 5,3 persen masih mungkin. Tapi rangenya antara 5 sampai 5,3 persen," ujar Direktur Grup Riset LPS Herman Saherudin saat Workshop LPS di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 10 November 2023.
Herman kemudian menjelaskan bahwa pada kuartal pertama 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen dan mengalami peningkatan menjadi 5,2 persen pada kuartal kedua. Namun, kini ekonomi di Indonesia mengalami sedikit penurunan dengan pertumbuhan sebesar 4,9 persen pada kuartal ketiga 2023.
Direktur Grup Riset Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Herman.
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham.
Meskipun 2024 merupakan tahun politik, Herman melihat kondisi tersebut justru membantu perekonomian Indonesia untuk naik. Terlebih ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir cenderung stabil dibandingkan dengan negara-negara di Eropa dan Amerika.
Di sisi lain, Herman menyebut ada kemungkinan terjadinya perlambatan ekonomi pada tahun 2024 mendatang, yang berisiko tumbuh di bawah 5 persen.
Hal tersebut, kata Herman, dapat terjadi karena ada gejolak pada perekonomian global yang belum menunjukkan tanda akhir, dengan kenaikan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan bertahan tinggi dalam waktu lama dan penguatan dolar AS yang masih berjalan dalam beberapa waktu terakhir.
LPS juga menggandeng berbagai asosiasi asuransi untuk perancangan aturan Program Penjaminan Polis (PPP). Adapun program tersebut ditargetkan rampung dan diimplementasikan pada 2028 mendatang.
"Jadi tim yang ada di LPS menggandeng asosiasi asuransi untuk mewakili industri, menggandeng pengawas dalam hal ini OJK, menggandeng KSSK dalam hal ini adalah Kemenkeu. Kami tidak lepas dari situ," ujar Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dimas Yuliharto di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 10 November 2023.
Di sisi lain, pihak Dimas menunjuk Jarot Marhaendro sebagai Direktur Eksekutif Surveilans, Data dan Pemeriksaan Asuransi. Djarot nantinya bakal bertugas menangani program penjaminan polis asuransi.
Kemudian, struktur baru tersebut juga bertugas untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembuatan rancangan peraturan pelaksanaannya.
"Karena penjaminan polis itu unik. Perbankan ada di penjaminan LPS. Nah kalau polis programnya itu di peraturan pelaksanaannya, nah peraturan pelaksanaannya belum ada detailnya seperti preminya dalam bentuk apa, kemudian berapa coverage yang dijamin dan polis jenis apa yang dijamin," ucap Dimas.
