Masyarakat Adat Dayak Curhat ke Ganjar: Prihatin, Pembangunan IKN Tak Banyak Libatkan Kami

Capres Ganjar Pranowo disambut masyarakat Dayak di Pontianak
Sumber :
  • Destriadi Yunas

Pontianak – Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menemui sejumlah tokoh masyarakat adat Dayak di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu 26 November 2023. Pertemuan tersebut diketahui di luar agenda resmi dari rangkaian kunjungan Ganjar ke Pontianak.

Sri Mulyani Ungkap Pembangunan IKN Sudah Sedot APBN Rp 4,3 Triliun

Masyarakat adat menitipkan sejumlah aspirasi yang mesti dituntaskan oleh pasangan Ganjar-Mahfud jika terpilih memimpin Indonesia, mendatang. Di antaranya persoalan infrastruktur, perkebunan sawit dan pertambangan yang merampas hak ulayat masyarakat.

Capres Ganjar Pranowo disambut masyarakat Dayak di Pontianak

Photo :
  • Destriadi Yunas
Moeldoko: Otonomi Daerah Harus Lanjutkan Pembangunan Visi Jokowi

Seperti diungkapkan Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat, Cornelius Kimha. Menurut Kimha, ada tiga persoalan krusial yang dititipkan kepada Ganjar. Salah satunya adalah persoalan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) selama 90 tahun.

“Jika diperpanjang terus, maka kami masyarakat adat dayak tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak. Karena tidak bisa mengolah hak ulayatnya,” jelas Cornelius.

Pemprov DKI Jakarta Dukung Kerja Sama Proyek MRT Berkonsep TOD dengan Jepang

Persoalan lainnya adalah sumber daya manusia (SDM). Menurut Kimha, tidak sedikit masyarakat adat Dayak, terutama di Kalimantan Barat yang memiliki gelar. seperti dokter, bahkan professor. 

Namun, menurut Kimha hingga saat ini tidak ada satu pun orang Dayak yang dipercaya oleh negara dan pemerintah untuk mengerjakan IKN.

"Jangankan untuk menjadi pimpinan puncak, kepala biro dan kepala seksi saja tidak ada, kami pemuda adat Dayak sedikit prihatin,” ungkapnya.

Dalam permasalahan ekonomi di Kalbar, diakui Kimha setelah investasi masuk masyarakat Dayak tidak merasakan perbaikan ekonomi yang signifikan apalagi berkaitan dengan plasma.

Kimha menjabarkan hasil yang diperoleh petani plasma tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Kondisi saat ini petani kebun plasma yang memiliki lahan 1 hektar dengan usia 15 tahun, hanya mendapatkan keuntungan Rp 300 ribu per bulan.

“Yang lebih lucu lagi, perkebunan inti bisa menguasai HGU sampai ke kampung-kampung. Bahkan sekarang 70 persen kampung masyarakat Dayak masuk HGU perusahaan. Ini kepedihan kami. Generasi muda kami 25 tahun lagi akan kesulitan mengolah alamnya sendiri,” bebernya.

Capres Ganjar Pranowo disambut masyarakat Dayak di Pontianak

Photo :
  • Destriadi Yunas

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pembina Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Barat, Lasarus. Pada kesempatan itu, Lasarus menitipkan aspirasi soal pembangunan infrastuktur di Kalimantan Barat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan daerah tidak akan selesai jika tidak diambil alih oleh pemerintah pusat.

“Jadi jalan-jalan daerah, jalan provinsi tidak akan selesai jika tidak diambil pemerintah pusat,” sambungnya.    

Sementara itu, Ganjar Pranowo menanggapi keluhan masyarakat adat tersebut bakal menjadi salah satu fokus yang akan dibahasnya. Terutama bagaimana mengembalikan hak masyarakat adat, dengan melibatkan pengelolaan terhadap tanah.

“Satu itu hak atas tanahnya, kemudian keterlibatan masyarakatnya. Maka kemudian dibutuhkan pembangunan SDM yang bisa diakselerasi,” ujarnya.

Hal tersebut, kata Ganjar, mesti didukung oleh peningkatan akses pendidikan yang mumpuni bagi masyarakat adat atau di daerah. Intervensi pusat dibutuhkan agar program itu dapat selaras.

“Kuncinya adalah akses pendidikan,” terangnya.

Selain masalah hak ulayat, Ganjar juga membahas persoalan rentang kendali serta pengelolaan pemerintahan daerah di Kalbar. Mengingat Kalbar memiliki cakupan wilayah yang cukup luas melebihi Pulau Jawa.

“Mana area yang dalam rentang kendali itu butuh disempitkan. Dalam artian dipendekkan. Apakah menggunakan teknologi atau pemekaran. Ini yang kita lihat. Sebab Kalbar gedenya itu melebihi Jawa,” jelasnya.

Maka itu Ganjar menegaskan, persoalan ini perlu didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik serta afirmasi. Sehingga, masyarakat adat dapat merasakan hasil dari tata kelola pemerintahan yang bagus.

“Untuk siapa, untuk masyarakat asli. Sehingga mereka juga mendapatkan kesejahteraan di wilayahnya sendiri,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga berterima kasih telah diberi kehormatan oleh masyarakat adat Dayak. Dia diberikan pakaian kebesaran dan penutup kepala khas sub suku Dayak Kanayatn serta senjata Mandau.

“Saya terima kasih diberikan baju bagus banget. Sebagai simbol dari keluarga Dayak. Terima kasih,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya