- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - DPR menduga bahwa ada aliran dana Bank Century yang mengalir ke pengambil kebijakan Penyertaan Modal Sementara (PMS) dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) atas Bank Century. DPR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap soal itu.
"DPR tetap mendesak KPK untuk menelusuri pembuat kebijakan di dalam FPJP maupun PMS. Termasuk juga adanya dugaan aliran-aliran kepada orang-orang yang membuat kebijakan," kata Pramono Anung usai memimpin rapat Tim Pengawas Bank Century di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 21 September 2011.
Pramono berharap, dalam rapat Timwas Century berikutnya ada mekanisme uji silang temuan-temuan yang ada agar pengusutan kasus ini bisa mendapat titik terang.
"Harapannya KPK bisa menembus dan menemukan dugaan aliran dana," kata mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.
Menurut Pramono, informasi dugaan adanya aliran dana ke beberapa pihak yang terkait dengan pengambil kebijakan memberikan FPJP dan PMS itu justru muncul dari KPK. Perkembangan informasi yang sangat substansial ini tidak pernah mengemuka sejak kasus ini pertama mencuat.
"Tapi dalam kesimpulan surat KPK, butir 4 mengatakan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak pengambil kebijakan PMS maupun FPJP, yang diduga ada aliran-aliran terhadap pihak-pihak itu," kata Pramono.
Tapi, lanjut Pram, belum dijelaskan lebih rinci kepada siapa saja penyelidikan itu dilakuan. "Sebenarnya, Timwas tidak rekomendasi itu, tetapi surat resmi KPK menyampaikan itu. Tapi belum sampai kepada siapa pihaknya. Sekarang DPR meminta siapa pihak-pihak yang memang bertanggungjawab," kata Pram. (eh)
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
