- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Krisis global diperkirakan tidak berdampak serius terhadap perekonomian Indonesia, mengingat ekspor nasional tidak banyak bergantung pada Amerika Serikat dan Eropa. Namun, kesejahteraan masyarakat dan lapangan pekerjaan dinilai sangat penting untuk mengantisipasi dampak krisis global terburuk.
"Bila krisis global nantinya akan memberikan dampak buruk, kesejahteraan masyarakat dan lapangan kerja kuncinya. Pemerintah harus peka terhadap masyarakat miskin rentan krisis," ujar Ekonom Universitas Indonesia sekaligus Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Ninasapti Triaswati, dalam diskusi 'MP3EI dan Antisipasi Penyerapan APBN terhadap Krisis Global' yang diselenggarakan Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat dan Financial Reform Institute, di Cikini, Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2011.
Kesejahteraan masyarakat miskin yang rentan krisis dan lapangan kerja, kata Nina, adalah pekerjaan rumah pemerintah yang belum terselesaikan. Pemerintah seharusnya bisa membidik masyarakat di lapisan mana saja yang rentan terkena dampak krisis global, sehingga upaya antisipasi dampak terburuk bisa dilakukan.
Pemerintah, Nina melanjutkan, jangan hanya memberikan bantuan sosial kepada rakyat miskin, tetapi juga pada rakyat yang hampir miskin. Kalangan masyarakat ini dianggap sangat berpotensi merasakan dampak terburuk krisis global.
"Pemerintah harus memantau terus kemiskinan, selain menciptakan lapangan pekerjaan. Undang-undang pasar kerja dan kesejahteraan harus jelas," kata dia.
Dengan berkembangnya prediksi bahwa Indonesia akan merasakan dampak krisis global bila China dan India mengalami guncangan krisis, Nina mengatakan Indonesia harus berhati-hati dengan masuk dan keluarnya arus modal.
Selain itu, dengan dominasi ekspor Indonesia ke China, menurut Nina, pemerintah diminta tak hanya mendiversifikasi arus barang legal, tetapi juga arus barang ilegalnya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dan China belum memiliki perjanjian yang jelas mengenai masuknya barang-barang ilegal China yang begitu banyak.
"Memang, masuk dan keluarnya arus modal sangat penting dan pemerintah juga harus waspada terhadap hot money. Tetapi, arus barang ilegal juga harus diperhatikan," kata dia.
Sementara itu, Kepala Biro Perimbangan Keuangan/Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang juga dari Financial Reform Institute (FNS), M Husni Thamrin, menilai pemerintah sudah cukup mengambil langkah-langkah antisipasi dampak terburuk dari krisis global tersebut.
Dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kata dia, pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. "Infrastruktur yang nantinya akan merata di enam koridor dengan MP3EI, penciptaan lapangan kerja dan pengetasan kemiskinan bisa diatasi," kata Husni. (art)
Jawaban Menohok Chandrika Chika saat Hendak Dibawa ke BNN Lido
Jawaban Menohok Chandrika Chika saat Hendak Dibawa ke BNN Lido
