- Nur Farida Ahniar I VIVAnews
VIVAnews - Pengamat ekonomi dan perbankan, Aviliani berpendapat bahwa penunjukan wakil menteri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan kontraproduktif dengan penyelesaian hambatan birokrasi dan berpotensi berbenturan dengan tugas menteri.
"Justru bisa jadi kontraporduktif terhadap menterinya. Ada atau tidak ada wakil sekarang, modelnya harus instruksi dari Presiden. Kalau tidak, kinerjanya nggak akan banyak berubah. Sudah terbukti sebelumnya, wakil-wakil menteri tidak banyak berfungsi dalam membantu kementerian," kata Aviliani kepada VIVAnews.com di Jakarta.
Penunjukan wakil menteri itu, Aviliani melanjutkan, menjadi tidak efektif, karena kecenderungannya jika wakil menteri berasal dari birokrat, dia adalah orang yang selalu bertahan dengan birokrasinya.
Sementara itu, kalau dari perguruan tinggi, Aviliani menganggap mereka masih perlu dipertanyakan kemampuannya dalam birokrasi. "Secara teori, memang bagus banyak profesornya," ujar dia.
Bahkan, Aviliani menambahkan, kecenderungannya justru porsi menteri berjalan sendiri, sedangkan wakil tidak dapat tempat atau pekerjaan, sehingga wakil menteri lebih banyak melakukan seminar-seminar keluar kota bahkan ke luar negeri.
"Suka tidak suka harus bersifat instruksi dari Presiden. Kalau nggak, antarmenteri akan terjadi perdebatan atau kadang-kadang tidak sesuai antara satu menteri dan menteri yang lain," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, penunjukan wamen juga secara otomatis membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena secara tidak langsung anggaran gaji wamen alokasinya bertambah.
"Kemarin saja, dari 2011 ke 2012 itu sudah naik dari Rp78 triliun ke Rp82 triliun. Itu sudah naik signifikan, apalagi kalau ditambah dengan wakil menteri, berarti akan menambah beban APBN," ungkapnya.
Padahal, kata Aviliani, di satu sisi pemerintah sedang membutuhkan anggaran yang besar. Misalnya, anggaran untuk sosial hanya enam persen dari total anggaran. "Butuhnya untuk sosial kemasyarakatan lebih banyak lagi," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk 13 orang calon wakil menteri. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sudah mengkritik penambahan wakil menteri dinilai akan membebani APBN.
Namun, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, penambahan wakil menteri tidak akan membebani anggaran kabinet. Ia menegaskan, posisi wakil menteri itu sudah diatur dalam undang-undang.
Hatta menuturkan, undang-undang memperbolehkan adanya posisi wakil menteri, apabila memang diperlukan. "Wamen bukanlah anggota kabinet. Jadi, kalau dikatakan ada pembengkakan kabinet, itu tidak benar," kata dia. (art)