Sumber :
- Abror Rizki
VIVAnews -
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pemerintah akan membentuk badan yang akan mengkoordinasikan semua proyek kemitraan pemerintah-swasta (Public Private Partnership/PPP). Badan ini nantinya akan menghubungkan antara pemerintah dengan swasta.
Bambang, ketika ditemui di acara meeting to Establish APEC PPP Experts Advisory Panel Asia - Pacific Infrastructure Partnership Dialogue With The Government of Indonesia, Senin 2 Desember 2013, mengungkapkan bahwa badan ini bisa menjadi solusi kendala koordinasi dalam proyek PPP selama ini.
Bambang, ketika ditemui di acara meeting to Establish APEC PPP Experts Advisory Panel Asia - Pacific Infrastructure Partnership Dialogue With The Government of Indonesia, Senin 2 Desember 2013, mengungkapkan bahwa badan ini bisa menjadi solusi kendala koordinasi dalam proyek PPP selama ini.
"Jadi tidak langsung head to head swasta dan pemerintah. Nanti akan selalu timbul gap yang kemudian akan membuat swasta gak mau masuk atau kecewa sama Indonesia. Jadi lebih baik ada filternya," katanya
di Jakarta.
Nantinya, badan ini akan menampung keluhan dan juga mencari solusinya. Untuk saat ini, menurutnya, penyelesaiaan masalah masih diputuskan masing-masing kementerian lembaga.
Bambang menargetkan badan ini bisa beroperasi tahun 2014. Ia mengharapkan ini bisa menjadi pilot untuk negara-negara lain untuk ikut mengembangkan indonesia. Negara-negara APEC sendiri menurut Bambang berkomitmen untuk membantu indonesia dam hal ini dari segi finansial dan juga technical support. (adi)
Halaman Selanjutnya
"Jadi tidak langsung head to head swasta dan pemerintah. Nanti akan selalu timbul gap yang kemudian akan membuat swasta gak mau masuk atau kecewa sama Indonesia. Jadi lebih baik ada filternya," katanya