- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Komisi VII DPR RI memanggil mantan ketua dan para mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) malam ini.
Para Anggota Komisi DPR yang membidangi energi ini mendesak mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, untuk mengungkap siapa pelaku mafia migas sebenarnya.
"Kalau saya lihat, saat ini Pak Faisal sepertinya melembut. Saya pikir langsung to the point saja, kalau ada nama, sebut nama," tutur Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra, Hari Purnomo, dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi VII DPR RI, Rabu 20 Mei 2015.
Namun, Faisal menjawab dan menegaskan, dibentuknya tim tata kelola reformasi migas bukan bertujuan untuk memburu sosok mafia migas, melainkan membuat sistem di sektor hulu-hilir migas menjadi lebih transparan, sehingga membuat gerak mafia migas menjadi sempit.
"Sekadar untuk kejelasan saja, nama tim ini bukan Tim Anti Mafia Migas, melainkan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Tugas kami bukan memberantas mafia, tapi memperbaiki tata kelola migas. Kalau tata kelola lembaganya beres, mafianya nggak akan bisa berkutik," ungkap Faisal.
Faisal menjelaskan, dari hasil kerja tim selama enam bulan ini, ada 10 rekomendasi yang diberikan ke pemerintah untuk memperbaiki tata kelola migas.
"Rekomendasinya adalah menghentikan impor premium atau RON 88, gasoline 0,35 persen sulfur, yang di negara lain sudah tidak digunakan, dan menggantikannya dengan impor migas gasoline 0,25 persen. Ini harus dilakukan, karena ini adalah ruang mafia bermain," kata Faisal.
Rekomendasi lainnya adalah dengan menggantikan wewenang impor yang dilakukan Petral, menjadi diambil alih ke Integrated Supply Chain (ISC).
"Kami minta jajaran ISC dirombak, jangan sampai ISC mirip Pertamina Energy Service (anak usaha Petral)," tutur Faisal.
