- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah telah abai melindungi warganya sebagai konsumen. Kasus peredaran beras plastik adalah satu dari sekian kasus kegagalan pemerintah dalam memberi perlindungan kepada konsumen.
Pemerintah seolah abai dan membiarkan generasi bangsa terbunuh dengan barang-barang impor bermasalah.
Ketua YLKI Jawa Timur, Said Utomo, mengatakan bahwa dalam kasus barang-barang impor, pemerintah tak pernah serius memproteksi mulai hulu hingga hilir. Maka sangat wajar bila pemerintah sering kecolongan atau teledor mencegah masuknya bahan pokok bermasalah yang berasal dari luar negeri.
“Pemerintah tidak serius melindungi konsumen. Standardisasi untuk mengukur kriteria beras yang aman saja tidak punya,” kata Said Utomo kepada VIVA.co.id, Kamis, 21 Mei 2015.
Menurut Said, kelemahan pemerintah memproteksi barang-barang impor tidak hanya terjadi di kasus beras, melainkan bahan pokok lain. Dia pernah meneliti, banyak gula impor dari Thailand yang sudah enam bulan kedaluwarsa, tapi masih diedarkan di Indonesia.
“Anehnya, jika diukur dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), gula tersebut masih layak edar. Ini lah kelemahan pemerintah. Belum lagi daging, cokelat, permen dan makanan ringan lainnya yang datang di pelabuhan itu gelondongan,” katanya.
Dia mempertanyakan sejak lama kepada pemerintah tentang niat baik melindungi konsumen. Namun, hingga kini pemerintah tidak peduli. Bahkan, dia menyebut bahwa yang terjadi di pelabuhan ibarat ada negara dalam negara. “Jadi, tata-niaga impor kita sangat lemah,” katanya.
Persoalan beras plastik, kata Said, seharusnya menjadi momentum pemerintah mengoreksi diri sekaligus berbenah. Sebab, sebentar lagi masyarakat akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pasar bebas tingkat ASEAN sudah diterapkan.
“Jika tidak berubah, semakin kacau. Dan akan banyak barang gelondongan dari luar negeri yang bermasalah,” katanya.
Ingat Heboh Beras Plastik, Ini Update Kasusnya
Penyebar isu beras plastik itu ternyata masih diuber polisi.
