Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, menegaskan revaluasi atau penilaian kembali aset sebaiknya dilakukan oleh BUMN yang
cash flow-
nya baik, dan dengan tujuan yang jelas.
"Revaluasi aset itu kan sebenarnya untuk meningkatkan neraca kita, sehingga nilai neraca akan naik," kata Rini di sela-sela FGD BUMN di kapal KM Kelud, Jumat, 20 November 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Revaluasi aset itu kan sebenarnya untuk meningkatkan neraca kita, sehingga nilai neraca akan naik," kata Rini di sela-sela FGD BUMN di kapal KM Kelud, Jumat, 20 November 2015.
Namun, menurut Rini, ada persoalan, walaupun pajak sudah diputuskan tiga persen harus dibicarakan mengenai
cash flow
sehingga ada uang tunai yang keluar.
"Sementara revaluasi aset itu kan tidak ada uangnya, jadi buat perusahaan yang
cash flow
-nya banyak tidak akan masalah. Bagi perusahaan yang pas-pasan akan kurang baik karena harus mengeluarkan dana tunai untuk bayar pajak," ujar Rini.
Intinya, menurut Rini, jika melakukan revaluasi aset harus dengan tujuan tertentu. "Kalau tidak buat apa melakukan revaluasi aset nanti malah membayar pajak tiga persen," katanya.
Selain itu, harus juga dilihat kebutuhan dari revaluasi aset untuk apa. Karena menurut Rini tujuan revaluasi adalah ekspansi. "Kalau perusahaan tidak mau melakukan investasi, ya buat apa," kata Rini.
Pada dasarnya, kata Rini, revaluasi aset adalah untuk meningkatkan pinjaman dengan tujuan melakukan investasi di segala bidang.
Misalnya saja PT Pos Indonesia, untuk apa melakukan revaluasi aset jika tidak ada tujuan ya. "Kalau tidak ada kebutuhan misalnya pinjaman, ya tidak perlu dilakukan," ujar Rini.
Mengenai berapa jumlah BUMN yang akan melakukan revaluasi aset, Rini mengatakan saat ini sedang dalam pendataan. "Yang pasti Krakatau Steel (KS) dan PLN tahun ini, tidak semua BUMN melakukannya tahun ini," ujarnya.
Adapun mengenai KS, memang diperlukan untuk revaluasi aset untuk meningkatkan kemampuan pinjaman. (ase)
Halaman Selanjutnya
Namun, menurut Rini, ada persoalan, walaupun pajak sudah diputuskan tiga persen harus dibicarakan mengenai
