- VIVA.co.id
VIVA.co.id – Indonesia Resources Studies (IRESS) menilai pembangunan fasilitas kilang di Blok Masela dengan skema darat (onshore) akan menghemat biaya sekaligus mengoptimalkan penyerapan konten lokal. Keputusan Presiden RI Joko Widodo ini dinilai kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia.
Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mengatakan, langkah Jokowi menetapkan pembangunan melalui skema darat adalah sebuah langkah yang tepat dan patut diapresiasi. Hal ini dianggap memihak kepentingan daerah dan sesuai dengan nawacita.
"Kalau offshore, local content-nya itu kecil. Kalau yang onshore itu bisa 12 persen penyerapannya. Kalau di darat kan bangun fasilitas dan lain-lain. Nah, kalau di laut juga enggak ada kebutuhan, itu kan semuanya kapal gede dan akan dibangun di Korea, lalu nanti kapal itu ditarik, dibawa ke Laut Arafuru," kata Marwan kepada VIVA.co.id, Jumat 25 Maret 2016.
Ia mengatakan, penggunaan skema onshore itu sudah sangat jelas memberikan keuntungan. Menurutnya, kajian SKK Migas yang menyatakan onshore lebih mahal tidaklah benar.
"Di sisi lain ada dua kajian di Staf kantor Presiden dan Menko Maritim itu, onshore lebih murah. Dari situ saja kan bisa dilihat ada sesuatu yang offshore-nya mereka (SKK Migas) buat murah, padahal itu mahal," kata dia.
Ia mengatakan bukti yang dapat dilihat adalah di prelude, yang merupakan sebuah ladang gas dengan skema offshore (terapung di laut) di wilayah Australia Barat, yang menelan harga cukup mahal. Selain itu, kata dia, dari sisi teknologi belum terbukti bahwa offshore lebih baik.
"Belum lagi dari sisi teknologi juga belum terlalu proven ya. Untuk kapasitas yang lebih besar seperti di prelude saja, itu kan belum produksi," kata dia.
Menurutnya, presiden Jokowi sudah berani menghadapi tekanan atau pengaruh-pengaruh dari pendukung offshore, seperti SKK Migas, Menteri ESDM Sudirman Said, dan pihak lainnya. Langkah Jokowi memutuskan onshore disebut merupakan langkah yang pantas diapresiasi.
"Meskipun ada catatan, kalau beliau bisa optimal memanfaatkan posisi sebagai presiden, debat antara menteri itu (Menko Maritim Rizal Ramli dan Sudirman Said) harusnya tidak perlu terjadi," tutur dia.
