- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Saat menerima delegasi Standard and Poor's Rating Service di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo menyampaikan berbagai terobosan kebijakan untuk mempermudah masuknya Investasi. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjelaskan, kunjungan delegasi ini secara berkala dilakukan untuk mengkaji rating investasi di Indonesia.
“Seperti diketahui, saat ini dari S&P kita belum mendapatkan investment grade. Posisinya masih BB+ dengan positive outlook yang kita dapatkan waktu assessment tahun lalu,” jelas Bambang dalam keterangan Pers Di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 10 Mei 2016.
Tahun ini, kata Bambang, delegasi ingin melihat dan mendalami ada tidaknya perbaikan di Indonesia. Meliputi pengelolaan ekonomi, keuangan negara, maupun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Dalam kesempatan tadi, yang pertama Presiden menekankan bahwa yang menjadi fokus saat ini adalah bagaimana kita mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, baik yang berasal dari budget financing-nya maupun dari BUMN dan private sector," jelas Bambang.
“Kemudian, Presiden juga menyampaikan proyek-proyek yang sudah lama mangkrak dan tidak ada progress, tetapi dalam masa pemerintahan ini, dalam waktu singkat telah berhasil diselesaikan. Contoh, Waduk Jatigede dan Tol Transjawa,” ucapnya melanjutkan.
Di pertemuan ini, Jokowi juga memaparkan pemantauan yang dilakukannya, dengan melihat langsung proses pembangunan beragam proyek sehingga tetap dalam kontrol pemerintah.
Tak hanya itu, Bambang menuturkan, Jokowi juga menekankan cara pemerintah menarik minat investor dengan berbagai paket kebijakan, yang intinya mempermudah masuknya investasi melalui deregulasi, yang dikenal dalam paket kebijakan ekonomi.
“Di bagian akhir, Presiden menekankan bahwa sebagai presiden dalam pemerintahan ini, Presiden akan menekankan pada reform. Intinya, Indonesia adalah salah satu emerging economy yang committed kepada reform. Dan itu dalam diskusi sangat diapresiasi,” ujar Bambang.
