- ANTARA/Spedy Paereng
VIVA.co.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno merevisi target pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport Indonesia dari yang sebelumnya ditargetkan rampung akhir 2018 menjadi kuartal pertama tahun 2019. Ada beberapa alasan yang mendasari hal ini.
"Memang kita bicara akhir 2018. Tapi kalau sampai meleset, tahu sendiri lah. Selambat-lambatnya Maret 2019," kata Rini, usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017.
Rini menjelaskan, pemerintah saat ini tengah melakukan valuasi harga saham, cara divestasi, dan waktu pelaksanaan. Hal itu dilakukan, karena sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut terkait dengan harga saham.
Dengan mempertimbangkan kajian dan komunikasi yang dilakukan dengan Freeport Indonesia, maka mantan Menteri Perindustrian itu pun memperkirakan proses tersebut selambat-lambatnya rampung pada 2019. Namun, pemerintah menegaskan tetap menargetkan pengambilalihan saham akhir 2018.
"Sekarang masih dalam pembicaraan, terutama mengenai metode valuasi. Tapi targetnya masih 2018. Apakah sekaligus 2018, apakah 2019, sebagian atau langsung, itu masih difinalkan," ujarnya.
Rini menegaskan, negoisasi antara pemerintah dan perusahaan multinasional tersebut sampai saat ini masih berjalan. Tidak hanya mengenai divestasi saham, namun juga mengenai masalah perpajakan yang berada di ranah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Sekarang di Kementerian Keuangan mengenai perpajakan pusat maupun pungutan di daerah. Kemudian proses divestasi sendiri. Sudah ya, pokoknya masih dalam tahap negosiasi," katanya.
Pemerintah Bakal Tambah Saham Freeport Jadi 61 Persen, Bahlil Buka-bukaan Pertimbangannya
Penambahan kepemilikan negara di saham Freeport menjadi 61 persen itu, bertujuan untuk makin menyejahterakan masyarakat Indonesia.
