- Saudi Press Agency/Handout via REUTERS
VIVA – Pemerintah Arab Saudi akan melarang sebagian besar posisi sales diisi oleh orang asing. Upaya itu dilakukan Pemerintah Saudi untuk mengatasi tingkat pengangguran yang semakin tinggi.
Diberitakan oleh Al Jazeera, berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Ali bin Nasser al Ghafis ada 12 wilayah penjualan yang dilarang untuk warga asing atau ekspatriat. Dan itu hanya akan diberikan kepada warga Saudi. Keputusan ini akan diberlakukan mulai September 2018.
Kantor berita Saudi SPA melaporkan, tujuan dari keputusan menteri tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada pria dan wanita Saudi kesempatan kerja yang lebih banyak di sektor swasta.
Juru bicara Kementerian Tenaga Kerja Khalid Abalkhail mengatakan bahwa sebagian besar pekerjaan dalam penjualan yakni jam tangan, kacamata, peralatan medis dan perangkat, peralatan listrik dan elektronik, suku cadang mobil, bahan bangunan, mobil, toko furnitur. Dia juga mencatat bahwa sebuah komite akan dibentuk untuk memfasilitasi proyek tersebut.
Harga minyak yang jatuh ke titik terendah tahun lalu membuat pemerintah Saudi harus bergulat dengan resesi ekonomi yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran hingga melampaui angka 12 persen.
Putra Mahkota Kerajaan Saudi Pangeran Mohammed bin Salman melakukan perombakan besar-besaran untuk menyelamatkan negara. Ia mengizinkan perempuan mengemudikan mobil sendiri untuk mengirit pengeluaran negara menggaji sopir bagi para janda, menahan sejumlah pejabat, pangeran, dan konglomerat Saudi dengan tuduhan korupsi dan berhasil meraup aset hingga Rp1.419 triliun.
Pangeran Salman juga memotong gaji pejabat, mencabut pembayaran listrik dan air bagi anggota kerajaan, hingga mengizinkan dibukanya bioskop di negara konservatif tersebut agar biaya untuk menonton bioskop warga Saudi bisa ditarik pemerintah dan masuk kas negara. Dan sekarang ia membuka lapangan pekerjaan bagi warga Saudi.
Untuk terus melakukan reformasi, pada Visi 2030, Pemerintah Saudi berencana untuk merevitalisasi dan mendiversifikasi ekonomi yang selama ini bergantung pada minyak. Pemerintah Arab Saudi mulai memperkenalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang berlaku untuk berbagai komoditas, termasuk makanan, pakaian, hiburan, barang elektronik, dan tagihan utilitas. (one)
