- maldives.com
VIVA – Pengadilan Tinggi Maladewa telah mencabut perintah untuk membebaskan tahanan politik tingkat tinggi, sehari setelah Presiden Abdulla Yameen mengumumkan keadaan darurat dan menangkap dua hakim atas tuduhan korupsi.
Tiga orang hakim yang tersisa dari Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa mereka membatalkan perintah yang dikeluarkan pada 1 Februari lalu, untuk membebaskan para tahanan sehubungan dengan kekhawatiran yang diajukan oleh presiden.
Keputusan asli pengadilan yang ditandatangani oleh kelima hakim tersebut, telah membatalkan pernyataan terkait terorisme terhadap mantan presiden dan pemimpin oposisi, Mohamed Nasheed, di antara yang lain.
Langkah mengejutkan tersebut tampaknya membuka jalan bagi Nasheed, untuk mengakhiri 'pengasingannya' sendiri dan kembali ke negara tersebut untuk mengikuti pemilihan umum yang akan digelar akhir tahun ini.
Namun, Yameen menolak untuk mengikuti perintah tersebut dan malah mengumumkan keadaan darurat selama 15 hari, yang memberikan kekuatan lebih kepada pasuan keamanan untuk menangkap dan menahan orang-orang, sementara membatasi wewenang peradilan dan legislatif.
Hakim Abdulla Saeed dan hakim lainnya kemudian ditangkap saat subuh pada hari Selasa kemarin waktu setempat, ketika pasukan keamanan menyerbu kompleks pengadilan di ibu kota Malé.
Partai Demokrat Maladewa yang dipimpin Nasheed (MDP) mengatakan langkah tersebut disebabkan oleh tekanan yang diajukan pada ketiga hakim tersebut.
"Yameen telah menggunakan pemaksaan untuk membatalkan keputusan semula," kata Juru Bicara MDP, Hamid Abdul Gafoor, sebagaimana dikutip The Guardian.
Langkah itu, oleh aktifis oposisi, dianggap sebagai pukulan atas usaha untuk menggulingkan Yameen, yang dituduh 'menceburkan' negara kecil di Samudera Hindia itu ke dalam kekacauan politik.
Nashed juga menuduh Yameen telah bertindak secara tidak sah dan meminta masyarakat internasional untuk masuk dan membantu menyingkirkannya dari jabatannya.
"Presiden Yameen telah secara ilegal mengumumkan darurat militer dan menguasai negara. Kita harus menyingkirkannya dari kekuasaan," kata Nasheed, pemimpin Maladewa pertama yang dipilih secara demokratis itu.
