- VIVA.co.id / Agus Rahmat
VIVA – Masalah TKI ilegal seolah masih menjadi PR bagi pemerintah Indonesia. Banyaknya lubang di pintu ke luar dan masuk negara, membuat TKI tanpa dokumen resmi tak bisa dikontrol KBRI di negara bersangkutan. Tak jarang KBRI seolah hanya menjadi pemadam kebakaran yang hanya tahu saat sudah terjadi peristiwa.
Seperti pada TKI yang ada di negeri Jiran misalnya. Mereka seakan nekat datang ke negeri orang tanpa persiapan, bahkan beberapa di antaranya mengaku tak betah setelah kerja dalam hitungan minggu.
Akhirnya moratorium yang digadang-gadang pemerintah Indonesia untuk melindungi TKI usai insiden meninggalnya Adelina Lisao, yang ditemukan penuh luka di beranda rumah majikannya di Penang, Malaysia. Adelina meninggal dunia di rumah sakit.
Seolah, menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia dianggap sebagai solusi tercepat, meski masih banyak pro kontra hingga saat ini tentang pelaksanaannya.
Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Rusdi Kirana menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk menekan angka TKI ilegal. Mulai dari meniadakan biaya bagi kepengurusan TKI, hingga dihapuskannya perwakilan agen di Malaysia.
"Benang merahnya kita harus buat biaya zero cost. Kedua, agen di Malaysia kita hapuskan, tidak boleh jadi agen, perwakilan jadi agen. Kalau mau (jadi TKI), buka website, datang ke KBRI konsulat. Dengan zero akan terjadi legal lebih banyak. Intinya tidak ada biaya pemotongan," ujarnya di kantor KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, Senin 2 April 2018.
Dia mengatakan meskipun undang-undang menegaskan tidak ada biaya pemotongan untuk TKI, tapi nyatanya biaya yang harus dikeluarkan TKI tetap tinggi. "Siapa mau tanggung? Majikan enggak mau, agen enggak mau, ya TKI. Kita membuat aturan yang tidak ada solusi. Kalau ada cost siapa mau tanggung," ujarnya.
Rusdi juga mengatakan, untuk membuat zero cost ini nyata, diperlukan kerjasama banyak pihak. Mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, hingga Kementerian Kesehatan agar menggratiskan biaya medical check up.
Sementara itu, ditemui di tempat yang sama, Dede Yusuf selaku Ketua Komisi IX DPR RI dalam kunjungannya ke KBRI Malaysia, mengatakan biaya menjadi TKI mahal karena adanya perwakilan agen yang menambah extra cost. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah dalam menghentikan keberadaan agen-agen TKI tersebut.
"Ketika costnya menjadi besar banyak yang akhirnya 'sudahlah lewat jalur ilegal saja' supaya murah, nah inilah yang harus kita lakukan supaya zero cost. Supaya tidak ada penambahan-penambahan extra tadi, harus negara dengan negara. Negara-negara memberi komitmen agen-agen di stop tidak boleh lagi bermain," terang Dede.
Sedangkan Rusdi sendiri berpikir bahwa jumlah TKI bisa ditekan dengan meningkatkan lapangan kerja di daerah. Menurutnya keberadaan usaha kecil menengah menjadi solusi paling cepat dan mudah, selain sekaligus bisa mendatangkan turis untuk bisa menghidupkan UKM.
