- Businessinsider.com
VIVA – Pemerintah Korea Selatan menilai bahwa sanksi dunia terhadap Korea Utara harus tetap dipertahankan hingga denuklirisasi secara lengkap bisa dicapai. Sebab, sanksi itu menjadi satu-satunya garansi agar negara terisolasi tersebut menepati janjinya untuk menghapuskan program nuklir.
"Masing-masing pihak sepakat untuk bekerja menuju denuklirisasi. Korsel memiliki sikap yang tegas dan yakin bahwa sanksi itu harus dipertahankan. Karena tanpa sanksi, kita tidak punya garansi mengenai aksi spesifik dari Korut," kata Duta Besar Korea Selatan untuk Diplomasi Publik, Bahk Sahng-hoon di Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018.
Bahk mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat terus melakukan komunikasi setiap harinya oleh masing-masing negosiator untuk memastikan denuklirisasi bisa terus berjalan. Kendati demikian, masing-masing pihak tak bisa menentukan kapan waktu pasti denuklirisasi tersebut bisa rampung.
"Faktanya, denuklirisasi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tidak ada yang bisa memberikan waktu pasti baik itu dari sisi Korut, Korsel maupun AS. Tetapi yang penting kita memastikan proses itu terus berjalan," ujarnya.
Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk bertemu kembali dengan pemimpin Korut Kim Jong-un sesegera mungkin. Keduanya telah bertemu untuk pertama kalinya pada awal Juni 2018 di Singapura.
Pertemuan kedua antara Trump dan Kim diperkirakan digelar setelah pemilu sela AS awal November 2018. Empat lokasi pilihan telah ditetapkan, namun Trump mengatakan pertemuan mereka yang kedua kemungkinan tak akan digelar di Singapura.
Ngerinya Biro 121, Senyap sampai Bikin AS Nyapnyap
Korea Utara memiliki tentara siber yang mampu menyerang musuh-musuhnya. Pasukan senyap yang bernaung di bawah Biro 121 dan bagian dari 'General Bureau of Reconnaissance'.
