- ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Afriadi Hikmal
VIVA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengalami kesulitan keuangan. Seluruh karyawannya terancam menerima gaji terakhir pada bulan ini, lantaran sedang menghadapi 'defisit terbesar dalam satu dekade'. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
“Pekerjaan kami dan reformasi kami dihadapkan pada ancaman defisit terbesar. Jika tidak diselesaikan, maka kemungkinan semua karyawan PBB tidak gajian pada bulan November," tegasnya, seperti dikutip dari Euronews, Jumat, 11 Oktober 2019.
Seperti diketahui bahwa tanpa menyertakan operasi menjaga perdamaian, anggaran operasional PBB periode 2018-2019 mencapai angka US$5,4 miliar (Rp75,2 triliun), dengan Amerika Serikat (AS) memberikan kontribusi paling besar yakni 22 persen, atau sekitar US$1,18 miliar (Rp16,4 triliun).
Guterres melanjutkan, PBB sedang mengalami defisit sebesar US$230 juta (Rp3,2 triliun), dan menyatakan mungkin bakal kehabisan uang pada akhir Oktober ini.
Dari total 193 negara anggota, sebanyak 129 di antaranya sudah membayar penuh dengan total anggaran yang terkumpul hampir mencapai US$2 miliar (Rp27,8 triliun).
"Negara-negara anggota (PBB) hanya membayar 70 persen dari jumlah total yang dibutuhkan untuk anggaran operasional rutin kita di tahun 2019. Ini memicu kekurangan uang tunai sebesar US$230 juta pada akhir September kemarin. Ini sangat berisiko," keluh Guterres.
Untuk menghemat pengeluaran, Guterres menyebutkan langkah seperti menunda konferensi-konferensi dan rapat-rapat dan mengurangi layanan, sambil membatasi kunjungan resmi ke aktivitas-aktivitas penting saja dan mengambil langkah untuk menghemat energi.
Guterres juga menekankan masalah arus kas di PBB sudah sedemikian parahnya dan tanpa potongan belanja yang sudah dilakukan sejak Januari 2019.
Ia secara blak-blakan bilang kalau PBB tidak mampu membiayai Sidang Umum pada bulan lalu, yang dihadiri para pemimpin dunia. "Tanggung jawab utama ini ada di pundak negara-negara anggota," tegas Guterres.
Sementara itu, seorang pejabat PBB yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa awal tahun ini, Guterres telah meminta negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meningkatkan kontribusi untuk menghindari kesulitan keuangan, khususnya soal gaji, namun negara-negara tersebut menolaknya.
