Desa-desa Rohingya Diratakan, Dibangun Kompleks Pemerintah Myanmar

Desa dan permukiman diratakan, dibangun kompleks milik pemerintah.
Sumber :
  • Video BBC

VIVA – Desa-desa dan permukiman Muslim Rohingya di Myanmar, dihancurkan rata dengan tanah. Kini, desa-desa itu dibangun menjadi kompleks milik Pemerintah Myanmar.

img_title Pemerintah Hormati Aksi Greenpeace, Tegaskan Komitmen Tangani Krisis Iklim dan Jaga Daya Beli Masyarakat

Diberitakan BBC, yang jurnalisnya turut dalam kunjungan pers ke wilayah itu, setelah rata dengan tanah, Pemerintah Myanmar di sana membangun barak-barak polisi, gedung pemerintahan lokal hingga kamp-kamp bagi pengungsi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Namun, Pemerintah Myanmar membantah bahwa area tersebut adalah bekas permukiman Muslim Rohingya di wilayah Rakhine. Yang tak diketahui Myanmar, citra satelit menunjukkan bahwa wilayah itu adalah benar desa-desa warga Rohingya yang warganya sudah terusir.

img_title Di Tengah Hotel Mewah dan Kasino Makau, Ada Masjid dan Restoran Halal yang Bisa Jadi Penyelamat Wisatawan Muslim

Menurut Australian Strategic Policy Institute yang menganalisis gambar citra satelit, 40 persen desa-desa Rohingya sudah dihancurkan sejak 2017.

Diketahui sejak 2017, lebih dari 700 ribu orang Rohingya, terpaksa keluar akibat diusir militer Myanmar.

img_title Bupati Manggarai Akui Kewalahan Tangani Trauma Pengungsi Gempa, Butuh Bantuan

PBB menyatakan bahwa langkah Pemerintah Myanmar tersebut jelas adalah pola pengusiran maupun pembantaian etnis yang biasa dilakukan oleh rezim tirani.

Myanmar walau tetap saja terus membantah bahwa pembantaian terhadap etnis Rohinya terjadi dalam skala besar.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Myanmar merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Buddha, yang pemerintahnya membantah bahwa ada genosida di negara itu. Belakangan, Myanmar mengatakan siap menerima kembali para pengungsi yang saat ini berada di Bangladesh.

Namun, hingga bulan lalu, upaya pembicaraan kedua untuk repatriasi Muslim Rohingya gagal, setelah tak satu pun dari 3.450 orang yang disetujui Myanmar untuk kembali ke negara itu. (asp)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman

Pemerintah Hormati Kebebasan Berpendapat, tapi Harus Bertanggung Jawab

Pemerintah melalui Menko Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menanggapi aski demonstrasi yang berlangsung di beberapa lokasi Selasa 20 Oktober

img_title
VIVA.co.id
20 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut