Warga Thailand Tanpa Lahan Pribadi Bisa Tinggal di Hutan Bakau

Pemerintah Thailand capai kesepakatan dengan komunitas yang tidak memiliki tanah, dan memungkinkan penduduk desa untuk tinggal di hutan bakau jika mereka melindungi daerah tersebut.

Berdasarkan nota kesepahaman (MOU) antara pemerintah, kelompok hak asasi manusia dan sekitar 45 keluarga di kota pesisir Ranong Thailand, masyarakat tidak mendapatkan hak kepemilikan atas lahan, meski mendapatkan bantuan untuk membangun rumah dan akses terhadap fasilitas publik.

Kesepakatan yang dibuat awal bulan ini dan mencakup masyarakat adat seperti para gipsi laut, sekarang sedang direplikasi di kota-kota pesisir Phuket dan Krabi.

"Masyarakat telah memperjuangkan tanah untuk waktu yang lama, dan kami telah mencoba mencari solusi melalui berbagai negosiasi," kata Maitree Jongkraijug, manajer Chumchonthai Foundation, organisasi nirlaba.

"Ini adalah proyek percontohan - model kerja sama antara masyarakat, organisasi sipil dan pemerintah yang dapat bekerja untuk orang-orang yang tidak memiliki tanah di kawasan lindung," katanya kepada Thomson Reuters Foundation, Senin (16/11).

Terdesak pengembang

Sekitar sepertiga dari 69 juta orang Thailand bergantung pada kepemilikan lahan untuk mencari nafkah, tetapi hampir 80 persen tanah pribadi secara resmi dimiliki oleh kurang dari seperlima populasi, menurut kelompok hak atas tanah yang telah lama menyerukan reformasi.