Joe Biden Tangguhkan Penjualan Senjata ke UEA dan Arab Saudi

Amerika Serikat (AS) mengumumkan pada hari Rabu (27/01) bahwa mereka telah menangguhkan sementara penjualan senjata bernilai miliaran dolar ke Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

Seorang perwakilan Departemen Luar Negeri menyebut langkah itu sebagai "tindakan administratif rutin" dengan mencatat bahwa langkah itu adalah standar bagi pemerintahan yang baru masuk untuk meninjau kesepakatan penjualan senjata berskala besar yang diprakarsai oleh pemerintahan sebelumnya.

Departemen Luar Negeri mengatakan penangguhan sementara akan memungkinkan pemerintahan Biden untuk memastikan "penjualan senjata AS memenuhi tujuan strategis kami untuk membangun mitra keamanan yang lebih kuat, operatif, dan mumpuni."

Penjualan yang telah ditunda, antara lain adalah kesepakatan besar-besaran dengan UEA bernilai US$ 23 miliar (Rp322 triliun), untuk memasok 50 jet tempur siluman Lockheed-Martin F-35. Kesepakatan itu dicapai pada hari-hari terakhir kepresidenan Donald Trump.

Belum jelas kesepakatan lain mana lagi yang mungkin ditangguhkan, karena pemerintahan Trump telah mengatur sejumlah penjualan ke negara-negara di Teluk Arab. Pada 29 Desember 2020, Departemen Luar Negeri juga menyetujui rencana penjualan 3.000 rudal kendali presisi, senilai US$ 290 juta (Rp4,06 triliun) ke Arab Saudi.

Kala itu saat masih berkampanye, Joe Biden berjanji untuk menangguhkan penjualan senjata ke rezim represif Arab Saudi dalam upaya untuk mengendalikan perang yang dipimpin Saudi terhadap pemberontak di Yaman yang disokong Iran. Pemerintahan AS sebelumnya dianggap mengambil pendekatan yang tidak terlalu ketat, di mana Trump dengan bangga mengeskpor senjata dan memberikan harga yang mengesankan dalam satu pertemuan dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.

Namun, Kongres menolak menyetujui beberapa kesepakatannya, yang membuat pemerintahan Trump frustrasi. Sebaliknya, pemerintahan Trump mengecewakan anggota parlemen dengan menyatakan penjualan senjata ke Arab Saudi sebagai darurat nasional untuk mendorong tercapainya kesepakatan tanpa proses peninjauan Kongres.