PBB Kutuk Keras Kebrutalan Militer Myanmar yang Tewaskan 18 Demonstran
- twitter @aapp_burma
VIVA – Demonstrasi berdarah terjadi di Myanmar pada Minggu 28 Februari 2021 kemarin. Aksi yang dinyatakan paling berdarah itu terjadi di sejumlah kota di Myanmar yang menolak kudeta militer. Tercatat sebanyak 18 Demonstran tewas ditembak Polisi.
Dikutip dari Channel News Asia, pada Senin 1 Maret 2021, Juru Bicara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Stephane Dujarric mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutterres mengutuk tindakan keras di Myanmar yang menyebabkan kematian demonstran.
Selain itu, PPB juga mengecam dan tidak dapat menerima semua penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai dan penangkapan sewenang-wenang para aktivis yang dilakukan oleh militer Myanmar.
"Sekretaris Jenderal mendesak masyarakat internasional untuk berkumpul dan mengirimkan sinyal yang jelas kepada militer Myanmar bahwa mereka harus menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti yang diungkapkan melalui pemilihan dan hentikan penindasan," kata Dujarric dalam keterangannya.
Sebelumnya, diketahui dari televisi MRTV yang dikelola pemerintah junta militer mengatakan lebih dari 470 orang telah ditangkap pada Sabtu-Minggu kemarin ketika polisi melancarkan tindakan keras nasional.
Tebar Ketakutan
Sementara itu, Aktivis Pemuda Esther Ze Naw mengatakan pemuda dan orang-orang di Myanmar terus berjuang melawan ketakutan yang dialami mereka di bawah kekuasaan pemeritahan junta militer.
"Jelas sekali mereka (militer) mencoba menanamkan rasa takut pada kami (aktivis) dengan membuat kami lari dan bersembunyi, dan kami tidak bisa menerima hal itu," katanya.
Sedangkan, pemerintah Junta Militer Myanmar memecat utusan Myanmar di PBB karena dinilai telah mengkhianati negara. Hal itu, usai utusan Myanmar mendesak PBB untuk menggunakan segala upaya untuk menggagalkan upaya kudeta yang dilakukan militer.
"Saya memutuskan untuk melawan (junta Militer) selama saya bisa," kata Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun di New York.
Menag Perintahkan Jajarannya Segera Dirikan Sekolah Menengah Katolik Negeri
Menteri Agama meminta kepada jajarannya untuk segera membentuk sekolah menengah Katolik negeri sebagai satuan pendidikan keagamaan Katolik yang dimiliki pemerintah.
