PM Skotlandia Akan Gugat Veto Inggris Perihal RUU Hak Transgender

Humza Yousaf pemimpin Skotlandia pertama yang beragama Islam
Sumber :
  • CNBC News

VIVA Dunia – Ramai jadi perbincangan dunia mengenai Skotlandia yang berencana mengajukan gugatan kepada pemerintah Inggris atas keputusannya memveto pengesahan RUU yang berisi aturan meringankan pengakuan hukum atas perubahan jenis kelamin seseorang dalam dokumen resmi.

Menurut London, penolakan RUU itu dilakukan karena berpotensi mengancam UU soal kesetaraan gender yang telah ada pemerintah sebelumnya.

Humza Yousaf pemimpin Skotlandia pertama yang beragama Islam

Photo :
  • Pinknews

Dikutip dari Associated Press, Selasa, 18 April 2023, rencana tersebut disampaikan oleh pemimpin Skotlandia yang baru dilantik, pria muslim sekaligus keturunan Asia pertama di Eropa Barat, Menteri Utama Humza Yousaf, pada Rabu, 12 April 2023 lalu.

Orang nomor satu di pemerintahan Skotlandia itu menjelaskan, langkah ini adalah salah satu upaya membawa tujuan pendahulunya, mantan Menteri Utama Nicola Sturgeon, untuk secara perlahan memisahkan diri dari Inggris Raya dan kali ini dimulai dari segi hukum.

“Tantangan hukum sekarang menjadi satu-satunya cara kami untuk mempertahankan demokrasi parlemen kami dari veto Westminster,” kata Yousaf.

“Jika tidak ditentang, hal ini akan mengirimkan sinyal bahwa pemerintah Inggris dapat memveto undang-undang apa pun yang tidak mereka setujui, sesuka hati,” sambung dia.

Pengesahan RUU yang dilakukan pada Desember 2022 itu dipuji oleh para aktivis pembela hak-hak transgender.

Namun, RUU ini diveto oleh pemerintah Inggris yang memandang bahwa RUU itu dapat merusak undang-undang kesetaraan gender yang telah ada sebelumnya.

Undang-undang kesetaraan gender tersebut menjamin akses perempuan dan anak perempuan terhadap ruang-ruang khusus untuk satu jenis kelamin, contohnya seperti ruang ganti pakaian dan tempat penampungan.

Perdana Menteri Inggris (PM Inggris) Rishi Sunak

Photo :
  • AP Photo/David Cliff

Veto Inggris terhadap RUU yang memudahkan pengakuan transgender sekaligus menjadi bukti pertama kalinya negara itu menolak suatu undang-undang di Skotlandia, sejak pemerintah dan parlemennya didirikan seperempat abad yang lalu.

Tujuan Sturgeon untuk mempertahankan RUU tersebut sebenarnya telah menjadi pertanyaan besar sejak dia mengundurkan diri secara tiba-tiba pada Februari lalu.

Pengunduran diri Sturgeon kemudian menjadi ajang persaingan sengit antara penerusnya yang sekaligus akan menjadi pemimpin partai berkuasa di negara itu, Scottish National Party (SNP).

Isu Tambah Kementerian, di DPR Semua Fraksi Setuju Jumlah Kementerian Tidak Dibatasi

Yousaf — tak lain adalah sekutu dekat Sturgeon, bersaing dengan dua sesama anggota SNP lainnya yang menentang keberadaan RUU kemudahan pengakuan transgender.

Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menegaskan bahwa pemerintah Inggris telah mengambil masukan yang sangat hati-hati dan mempertimbangkan isu soal ini sebelum memutuskan menggunakan hak veto yang sebenarnya jarang dilakukan.

Kabar Terbaru Raja Charles Setelah Diagnosa Kanker, Kehilangan Indra Perasa

“Pemerintah akan menindaklanjuti setiap kasus pengadilan,” ujar Sunak.

Ketua Steering Comittee (SC) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP, Djarot Saiful Hidayat

Soroti RUU Kementerian Negara, PDIP: Jangan Cuma Bagi-bagi Kekuasaan

DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti Revisi Undang-undang Kementerian Negara yang sedang bergulir di DPR RI. PDIP mewanti-wanti agar Revisi UU Kementerian Negara tidak han

img_title
VIVA.co.id
17 Mei 2024